Mendagri: Jika Sudah Jadi Terdakwa, Gatot Baru Dinonaktifkan Sebagai Gubsu

KABARHUKUM-Jakarta | Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera PTUN Medan. Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa Gatot Pujo Nugroho akan diberhentikan sementara atau nonaktif sebagai Gubernur Sumatera Utara jika kasus yang menjeratnya sudah masuk proses persidangan.

Gubsu Gatot Pujo Nugroho
Gubsu Gatot Pujo Nugroho

“Statusnya kan masih tersangka. Kemarin ketemu Sekda (sekretaris daerah), dan gubernur, tetap asas tak bersalah sampai masuk persidangan. Begitu masuk persidangan, Mendagri akan memberhentikan sementara untuk konsentrasi ke persidangan,” kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Terkait penetapan Gatot sebagai tersangka, Tjaho mengaku sudah bertemu dengan Wakil Gubernur Sumut untuk membicarakan inventaris masalah Pilkada yang belum selesai. Ia juga mengaku prihatin atas penetapan Gatot sebagai tersangka.

“Kami mengharapkan Gatot kooperatif, menjelaskan apa yang dia ketahui,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Gatot akan mengajukan praperadilan. Ia menganggap KPK menyalahi perundang-undangan dalam menetapkan tersangka. 

KPK menetapkan Gatot dan Evy Susanti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait suap kepada hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap dalam kasus ini.

KPK menerbitkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Gatot dan Evy pada Selasa (28/7/2015), sehari setelah keduanya diperiksa selama 14 jam.

Dari informasi yang dihimpun, Gatot dan Evy diduga menjadi pemberi suap kepada tiga hakim PTUN Medan dan seorang paniteranya. Untuk itu, Gatot dan Evy dijerat dengan pasal bersama-sama melakukan tindak pidana dengan pengacara OC Kaligis yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus ini.

Kasus yang menjadikan Gatot dan Evy sebagai tersangka bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Gedung PTUN Medan, 9 Juli. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap M Yagari Bhastara alias Gerry, pengacara pada Kantor Hukum OC Kaligis dan Partner. Gerry diduga menyuap tiga hakim PTUN Medan, yaitu Tripeni Irinto Putro, Amir Fauzi, dan Dermawan Ginting, serta seorang panitera, Syamsir Yusfan.

Gerry adalah pengacara yang mewakili Ahmad Fuad Lubis, pegawai pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang menggugat Kejaksaan Tinggi Sumut.

Gugatan ke PTUN Medan ini berkaitan dengan surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan Kejaksaan Tinggi Sumut atas dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan sosial di Pemprov Sumut.

Gerry diduga hanya menjalankan perintah atasannya untuk menyuap hakim PTUN Medan agar gugatannya dimenangkan.

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda