PT Medan dan 18 PN se-Sumatera Utara Bakal SIPP Versi Terbaru 3.0.1

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan sosialisasi dan pembinaan integrasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi terbaru 3.0.1

KABARHUKUM-Medan | Dengan dukungan Uni Eropa dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP), Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan sosialisasi dan pembinaan integrasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi terbaru 3.0.1 bagi empat lingkungan peradilan di jajaran Pengadilan Tinggi (PT) beserta ke-18 Pengadilan Negeri (PN) di Sumatera Utara, Senin (3/8/15). Versi terbaru aplikasi SIPP ini nantinya akan diterapkan di setiap pengadilan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan sosialisasi dan pembinaan integrasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi terbaru 3.0.1
Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan sosialisasi dan pembinaan integrasi penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi terbaru 3.0.1

Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nurhadi SH MH, menjelaskan di Medan bahwa SIPP Versi 3.0.1 merupakan versi terbaru yang hadir dengan fitur yang lebih lengkap dan mampu menampung berbagai informasi alur perkara dari berbagai lingkungan peradilan: pidana, perdata, dan khusus.

“Versi terbaru ini merupakan hasil integrasi berbagai satuan kerja tingkat I ke tingkat banding yang menawarkan kemudahan automasi dokumen template, standarisasi kelompok kerja, informasi tambahan dari kamar peradilan anak. Hal ini menolong pencari keadilan dan masyarakat luas untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, dan diharapkan akan mempercepat kinerja pengadilan dalam penanganan perkara,” jelas Nurhadi.

Dalam kesempatan ini, Nurhadi menjelaskan bahwa kinerja pelaksanaan SIPP di 18 Pengadilan Negeri di Sumatera Utara per hari Minggu 2 Agustus 2015 cukup bagus dimana mayoritas telah berhasil mencapai angka diatas 50 persenpelaksanaan SIPP. Dari 18 Pengadilan Negeri di Sumatera Utara, prestasi tertinggi diraih oleh Pengadilan Negeri Binjai 77 persen, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan 76,34 persen, Pengadilan Negeri Rantau Prapat 74,93 persen, dan Pengadilan Negeri Stabat 73,56 persen.

Secara nasional, ada sekitar 335.000 perkara yang harus ditangani setiap bulan. Jumlah ini didominasi oleh perkara-perkara dari kamar peradilan umum (pidana dan perdata), diikuti oleh Pengadilan Agama, TUN, dan Militer. Sayangnya, di Indonesia hanya terdapat 7.501 hakim akibat tidak adanya rekrutmen hakim dalam 5 tahun terakhir ini.

Lebih lanjut, Nurhadi menuturkan bahwa SIPP versi terbaru ini sistemnya lebih sempurna untuk memudahkan masyarakat luas melakukan penelusuran informasi perkara pengadilan karena jangkauan data yang disajikan SIPP Versi 3 lebih lengkap melalui register yang terotomasi, laporan kinerja, formulir dan template, jurnal keuangan, dan jenis perkara.

Sistem penelusuran perkara ini untuk mengantipasi kebocoran atau kesalahan penyajian informasi perkara di MA dan 800 satuan kerja di pengadilan seluruh Indonesia.

“Kasus-kasus itu terjadi karena informasi perkara sering bocor atau tertunda-tunda lama karena lamanya turunnya salinan putusan. Nantinya, melalui sistem SIPP ini setiap putusan harus dipublikasi di website pengadilan dalam waktu satu hari sejak putusan diucapkan,” jelas Nurhadi.

Menurut Nurhadi, setiap Satker di pengadilan seluruh Indonesia termasuk MA sendiri melaksanakan sistem informasi penelusuran perkara ini secara bertahap. Misalnya, informasi susunan majelis hakim, nomor perkara, kapan diputus, sidangnya dimana, jadwal persidangan kapan yang diperoleh melalui website dan meja informasi di setiap pengadilan.

Selanjutnya, Nurhadi menuturkan bahwa khusus penyajian data informasi salinan putusan lengkap akan di-upload website maksimal 3 bulan sejak putusan diucapkan.

Mahkamah Agung mengakui selama ini sistem penyajian putusan memakan waktu lama karena persoalan minutasi putusan memakan waktu lama dan SDM operator IT yang memang masih kurang. Sepanjang tahun 2014, ada sekitar 4,350 sisa minutasi perkara, dan 4500 jumlah minutasi perkara di tahun 2015 ini.

Hingga saat ini, lebih dari 350 pengadilan negeri telah dilengkapi dengan sistem informasi penelusuran perkara yang terotomasi. Sistem terotomasi ini juga disertai dengan peningkatan akses publik terhadap informasi pengadilan.

Saat ini, dana pengembangan bidang IT dalam lingkungan Mahkamah Agung adalah sebesar 4,5 Milyar/tahun. Hal ini dinilai kecil jika dibandingkan dengan dana IT yang dimiliki oleh lembaga lain seperti POLRI, KPK, dan Kejaksaan. Namun untuk tahun 2016, Mahkamah Agung telah menganggarkan 1,2 trilyun rupiah untuk operasional kelembagaan yang juga akan memprioritaskan perbaikan system IT. (*)

________________
Editor : Ki Andang

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*