Hakim Dilarang Mengadili Perkara Orang Dekatnya

ilustrasi

KABARHUKUM | Berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (“Kode Etik dan PPH”). Maka hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila ia memiliki hubungan pertemanan akrab dengan pihak  berperkara baik penuntut maupun advokat yang menangani perkara tersebut.

ilustrasi
ilustrasi

Berdasarkan itu pula, hakim yang memiliki konflik kepentingan itu wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim tersebut wajib meminta pertimbangan Ketua.

Jika hakim yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, padahal pihak yang berperkara itu benar merupakan teman dekat hakim yang bersangkutan, maka ini merupakan pelanggaran kode etik dan PPH. Hakim yang terbukti melanggar ketentuan Kode Etik dan PPH, bisa dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim terbukti dilakukan oleh hakim, maka Komisi Yudisial (KY) mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.

Jika hakim terbukti melanggar kode etik dan PPH, maka ia dapat diberhentikan tidak dengan hormat. Hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
1. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Melakukan perbuatan tercela;
c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
3. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
4. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau
5. Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberhentian dengan Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung Dan Hakim Yang Dikenakan Pemberhentian.(*)

___________________
Sumber : Hukum Online

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*