Buruh Minta Nota Dinas Pegawai Pengawasan Disnaker Dikategorikan sebagai Produk Hukum

KABARHUKUM-Jakarta | Hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang beralih dari hukum publik menjadi hukum privat dengan lahirnya Undang–undang no.2 tahun 2004 telah membuat buruh semakin jauh dari perlindungan pemerintah. Undang–undang No 2 tahun 2004 mengamanatkan agar Sengketa perburuhan diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI ) yang masih banyak mengadopsi hukum acara perdata umum, sehingga membuat buruh semakin kesulitan dalam memperkuat setiap dalil-dalil yang diampaikan di persidangan.

PHI
Rombongan perwakilan kaum buruh yang diwakili M.Hafidz dari RoConstitutional Labor Review, Research, and Consulting, Deda dari Buruh Online dan Chairul Eillen Kurniawan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) saat menyambangi kantor Kemenakertrans.

Salah satu langkah yang paling mudah ditempuh buruh dalam memperkuat dalil-dalilnya adalah dengan meminta pendapat pegawai Pengawas pada Dinas Tenagakerja melalui nota dinasnya, walaupun nota tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan sering tidak dipertimbangkan oleh hakim di PHI.

Salah satu korban dari sistem tersebut adalah Fery Firmansyah yang ditolak seluruh gugatannya terhadap PT. Fuji Sring Indonesia yang berkedudukan di Jl. Maligi VI, Lot M 8B Kawasan Industri KIIC, Karawang.

Dalam perkara yang terregistrasi di PHI bandung dengan nomor: 24/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tersebut, Majelis Hakim yang diketuai oleh Marlingan Marpaung menganggap “Nota Dinas bukanlah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi kedua belah pihak yang memiliki kekuatan eksekutorial yang tentunya keluar Nota Dinas berdasarkan hasil kunjungan pemeriksaan di produksi tetapi tidak melihat dokumen Purchase Order”.

Gelisah dengan rentetan hal tersebut, Constitutional Labor Review, Research, and Consulting yang diwakili oleh salah satu penelitinya yaitu M. Hafidz bersama dengan Deda dari Buruh Online beserta dengan Chairul Eillen Kurniawan dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) sengaja menyambangi kantor Kemenakertrans guna mengadukan hal tersebut. Mereka mendesak agar Kemenaker segera melakukan tindakan-tindakan yang perlu segera dilakukan, mengingat nota dinas adalah hasil dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas sebagaimana amanat dari pasal 176 UU no.13 tahun 2003.

“Selain itu nota dinas adalah salah satu termasuk obyek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) sehingga sudah seharusnya nota dinas dapat dikategorikan sebagai produk hukum,” kata Hafidz bersama Deda dan Chairul, Rabu (5/8/2015) di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut pihak kementrian yang diwakili oleh Tanti selaku Kepala Seksi Hubungan Industrial Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, menyambut baik dan berterimaksih atas laporan yang disampaikan dan pihaknya akan segera mempelajari dan menyampaikannya ke Menteri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi. Selain itu dia juga menyangkan pergesaran hukum ketenagakerjaan yang semula public menjadi semi privat. “Tentunya hal tersebut berpengaruh terhadap kerja pegawai pengawas,” ujarnya.

——————–

Editor: Maestro Sihaloho

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*