Pungli di UPPKB I dan II Tamora Diduga Terus Terjadi

KABARHUKUM – Tanjung Morawa | Meskipun sudah sering jadi sorotan publik dan media, maraknya dugaan pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum petugas Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tamora I di perempatan Simpang Kayu Besar Tanjung Morawa dan UPPKB II di Jalinsum Km 21,5 Tanjung Morawa sepertinya masih terus berlangsung.

sp 4 kayu besar
Potret lalulintas di Simpang Empat Kayu Besar Tanjung Morawa. Persis disalah satu sudut perempatan inilah UPPKB I Tamora berada. (buminusantara).

Keberadaan kedua jembatan timbang ini cukup strategis di Jalan intas Sumatera (Jalinsum). UPPKB I Tamora adalah jembatan timbang terakhir yang harus dilewati sebelum memasuki kota Medan. Sedangkan UPPKB II adalah jembatan timbang pertama setelah keluar kota Medan. Maka untuk mengetahui data keluar-masuk logistik dari dan menuju kota Medan terutama lewat Jalinsum Tanjung Morawa sebenarnya cukup dicek dari kedua UPPKBI ini, termasuk juga data kelebihan tonase (overweight) yang selama ini menjadi celah terjadinya praktik pungli dan korupsi yang massif, sistemik dan berkelanjutan.

Belum lama ini kabarhukum.com melakukan investigasi di kedua UPPKB itu. Setiap kali ingin meminta keterangan dari Kepala kedua UPPKB tersebut terkait data kelibahan tonase, namun selalu saja Kepala kedua UPPKB tersebut tak ada di tempat. “Bapak sedang dinas keluar,” ujar salah satu staf UPPKB I Tamora.

Ketika diminta data kelebihan tonase di UPPKB itu, dengan enteng dia mengatakan bahwa data itu tidak ada. “Datanya tak ada sama kita. Mungkin kalau di kantor Dishun Provinsi ada,” ujarnya.

Kemudian, terkait soal masih banyaknya praktik pungli yang terjadi di kedua UPPKB itu, kabarhukum.com mendapat informasi dari beberapa sopir truk yang selalu rutin melewati kedua UPPKB itu. Para supir mengaku selama ini harus membayar denda kelebihan tonase sebesar Rp10.000 per ton jika muatanya melebihi tonase di luar setoran untuk “perda”. Sedangkan bagi dump truk yang mengangkut bahan material berupa batu kali dan tanah timbun diwajibkan menyetor kepada petugas Rp30.000 setiap melintasi jembatan itu.

“Kita tak ada pilihan, kita ikuti saja keinginan mereka (petugas UPPKB-red), karena kita malas bersitegang dan ribut-ribut. Yang terpenting kita cepat sampai tujuan,” jelas Misnan, seorang supir truk.


Laporan: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda