PDIP Tetap Ngotot Usulkan Revisi UU MD3

KABARHUKUM-Jakarta | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus berjuang agar Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa direvisi.

a wibowo
Arif Wibowo, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. (teropongsenayan)

Arif Wibowo, anggota Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, sebenarnya sudah sejak lama partainya mengusulkan revisi UU MD3. “Undang-undang itu dibangun dengan muslihat dan kecurangan,” kata Arif yang juga anggota Komisi II DPR seperti dilansir tempo, Ahad 6 September 2015.

UU MD3 menuai kontroversi sejak disahkan pada 5 Agustus 2014. Pasalnya UU MD3 ini disahkan setelah hasil Pemilu keluar. “Jadi kan curang aturan main dibuat setelah permainan selesai,” ujarnya.

UU MD3 mengubah komposisi kepemimpinan DPR yang semula berdasar hasil pemilu menjadi berdasarkan paket kegiatan.

Lebih lanjut Arif mengatakan , kalau mau membangun sistem politik yang adil, salah satunya dengan merevisi undang undangnya. “Sejak awal UU MD3 ini sudah bermasalah dan harus direvisi.” tandasnya.

Sejak UU MD3 disahkan, PDIP memang getol mengusung revisi undang undang ini. Sebelumnya, PDIP juga pernah mengajukan gugatan UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ditolak.

Terkait upaya PDIP untuk menggolkan revisi UU MD3, Arif mengatakan partai tengah mengkomunikasikan kembali dengan fraksi lain.

“Tentunya ada fraksi yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Tapi masalahnya fraksi-fraksi ini mau fair atau tidak, mau bersikap proporsional atau tidak.”ungkapnya. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda