Ternyata 60 % Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Pemkab

KABARHUKUM-Jakarta |  Kementerian Keuangan membeberkan data mengenai dana desa yang telah disalurkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota sampai awal September telah mencapai Rp 20,7 triliun atau 80 persen dari total dana desa yang dialokasikan untuk disalurkan sepanjang 2015.

dd
Ilustrasi dana desa (batumeranti)

Namun sayangnya dari jumlah Rp 20,7 triliun, baru 40 persen yang disalurkan ke rekening desa. Sementara 60 persen masih mengendap di rekening-rekening kabupaten/kota.

“Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Wali kota yang belum menyalurkan dana desa, segera merealisasikan,” ujar Marwan Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) seperti dilansir JPNN, Minggu (6/9/2015).

Menur‎ut Marwan, Pemerintah Daerah yang melewati batas waktu penyaluran dana desa tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, akan dikenakan sanksi. ‎Seperti penundaan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil daerah.

Sanksi menurut Marwan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014, tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Pada Pasal 16 disebutkan, bagi bupati/wali kota yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan (dilakukan paling lama tujuh hari kerja‎ setelah diterima di kas Daerah), dapat dilakukan penundaa, penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana‎ Bagi Hasil‎ yang menjadi hak kabupaten/kota bersangkutan.

“Saya sangat tidak menghendaki ada kepala daerah yang nantinya mendapat sanksi karena melanggar ketentuan dalam penyaluran dana desa. Karena itu saya tidak pernah bosan mengingatkan karena memang faktanya. Sampai hari ini sebagian besar dana desa masih mengendap di rekening kabupaten/kota, belum tersalurkan ke desa-desa sebagaimana mestinya” ungkap Marwan.

Sementara itu terhadap para kepala desa, tokoh asal Pati ini mengimbau jangan hanya pasif menunggu. Tapi harus bersikap jemput bola, dengan proaktif mendatangi dan mengurus langsung sampai dana desa yang seharusnya diterima sesuai alokasi yang telah ditentukan.

“Segera manfaatkan dana desa untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan desa, irigasi desa, ini semua sangat vital bagi kemajuan pertanian dan usaha desa lainnya” tegasnya.

Menurut Marwan, dana desa sangat  penting untuk memajukan ekonomi desa,‎ mengembangkan sumberdaya yang ada, menciptakan banyak lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat desa, mengurangi pengangguran, kemiskinan dan urbanisasi.


Editor: Maestro Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

One Thought to “Ternyata 60 % Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Pemkab”

  1. […] KABARHUKUM-Jakarta | Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengaku curiga keterlambatan pencairan dana desa di sejumlah wilayah akibat permainan oknum petahana yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. (Baca juga: Ternyata 60 % Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Pemkab) […]

Komentar Anda