JHT Bisa Dicairkan, BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa Membludak

KABARHUKUM-Tanjung Morawa | Pemerintah sudah mengumumkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2015 yang juga tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Dalam aturan tersebut, terhitung mulai 1 September 2015, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo.

BPJS TK
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Morawa dipadati peserta yang ingin mencairkan JHT. (Foto: M. Risfan Sihaloho – kabarhukum.com)

Tak ayal, peraturan ini tentu menjadi kabar gembira yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK)  yang ingin mengklaim dana JHT-nya.

Dari pantauan kabarhukum.com di kantor BPJS TK Tanjung Morawa, tampak pengunjung yang ingin mencairkan JHTnya begitu membeludak. Bukan hanya di dalam ruangan gedung, kerumunan juga terlihat sampai keluar, bahkan hingga ke daerah parkiran.

Kepala Bagian Pelayanan  BPJS TK Tanjung Morawa dr Suci Rahmad mengatakan, membludaknya peserta BPJS KS yang ingin mencairkan JHT  terdiri dari beberapa klasifikasi. Pertama, mereka pemilik kartu lama yang belum lima tahun dan ingin mencairkan JHT nya.

“Kedua, ada juga peserta yang baru-baru ini terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang juga ingin mencairkan,” jelasnya, Senin (7/9/2015).

Kemudian yang ke tiga, lanjut Suci, sesuai dengan PP yang direvisi diperbolehkan mengambil maksimal 10 % dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun karena terdesak kebutuhan ekonomi dan maksimal 30 % untuk uang muka perumahan.

“Itulah yang menyebabkan antrian begitu banyak. Ditambah lagi ada isu yang berkembang yang mengatakan masa pencairan JHT cuma sebulan saja. Mendengar isu ini sebagian peserta yang ingin mencairkan JHT jadi panik, pada hal itu tidak benar. Yang benar tidak ada batasan waktu untuk pencairan JHT,” jelas Suci.

Perlu juga diketahui, tata cara dan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua sesungguhnya telah diatur lebih lanjut secara detail dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Untuk penjelasan lebih lengkap baca juga informasi tentang Program Jaminan Hari Tua (JHT). (*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda