SK dari Kemendagri Belum Turun, Nama Penjabat Kepala Daerah di Sumut Belum Jelas

Plt Gubsu, HT Erry Nuradi, sewaktu bertakziah di pemakaman H Anuar Shah. (foto: dhabit barkah siregar-kabarhkukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Pemprovsu belum terima Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai penunjukan Penjabat Kepala Daerah (Pj KDh).

Plt Gubsu, HT Erry Nuradi, sewaktu bertakziah di pemakaman H Anuar Shah.  (foto: dhabit barkah siregar-kabarhkukum.com)
Plt Gubsu, HT Erry Nuradi, sewaktu bertakziah di pemakaman H Anuar Shah.
(foto: dhabit barkah siregar-kabarhkukum.com)

Kabid Penyelenggaraan Otda Pemprovsu, Basarin Yunus Tanjung, mengatakan itu pada Senin (7/9/2015), mengatakan soal itu. “Sampai hari ini, kita (Pemprovsu) belum ada dipanggil oleh Kemendagri. Artinya, SK itu belum ada mereka keluarkan,” sebut Basarin.

Lalu, mengenai kepastian edaran surat dalam waktu dekat, Basarin mengatakan pihaknya belum dapat memastikan hal tersebut. Sebab, menurutnya hal itu menjadi kewenangan Mendagri. “Kita belum bisa memastikan soal itu. Tapi yang jelasnya kita masih akan menunggu, karena hal itu merupakan wewenang dari Mendagri. Sedangkan kita, sifatnya hanya mengusulkan saja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Tengku Erry Nuradi meyakini kalau pada pekan ini, 12 penjabat Pj Bupati/Walikota sudah dapat dilantik guna mengisi kekosongan pejabat kepala daerah yang habis masa periodesasi, jelang pilkada serentak pada Desember 2015. Menurut Erry, usulan baru yang ia kirimkan ke Kemendagri saat ini tengah berproses.

“Seperti pernyataan Pak Dirjen Otda Kemendagri kemarin di media massa, bahwa pekan depan usulan Pj kepala daerah sudah bisa dilantik. Saya pikir kita tunggu saja,” ujar Erry kepada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (4/9/2015).

Memang, soal Pj Kepala Daerah ini cukup signifikan dalam kinerja pemerintahan daerah. Di Kota Medan misalnya. Mereka terpaksa menjadwal ulang pengesahan rancangan peraturan daerah. “Yang pasti kita sudah surati pemerintah pusat,” ujar Erry.

Menurut dia, dari 23 Kabupaten/Kota di Sumut yang ikut pilkada serentak, ada 14 daerah yang ada seharusnya diisi Pj. “Tapi saya mengusulkan 12 Pj, karena dari 14 daerah 2 di antaranya belum ada paripurna DPRD terkait pemberhentian kepala daerah,” ungkap Erry.

Erry menambahkan, saat ini sudah ada 10 daerah yang jatuh tempo di mana sudah dijabat Sekda setempat sebagai Plh Bupati/Walikota. Di kalangan wartawan, beredar nama-nama yang akan mengisi Pj Kepala Daerah di antaranya Randiman Tarigan dan Riadil Akhir Lubis.  (*)


laporan: Dhabit Barkah Siregar

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda