Klaim TNI-AU atas Tanah Sari Rejo 260 Ha Tak Berdasar, Masyarakat Tunggu Realisasi Janji Menteri Agraria

Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Forum Masyrakat (Formas) Sari Rejo dalam suratnya nomor 0173/Formas/XII/2014 tertanggal 19 Desember 2014 yang ditujukan kepada Presiden, memohon penyelesaian sengketa tanah antara masyarakat Sari-Rejo dengan TNI-AU Pangkalan Udara (Lanud) Medan. Surat ini mendapat tanggapan khusus dari Presiden melalui Kementerian Sekretariat  Negara (Kemensetneg) lewat suratnya nomor B-454/Kemensetneg/D-3/SR.02/01/2015.

Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan  (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)
Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan
(foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

Dalam Surat Kemensetneg berisikan permohonan penyelesaian sengketa tanah itu, ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dan Walikota Medan juga ditembuskan kepada Menteri Sekretaris Negara serta Gubernur Sumatera Utara.

Bak gayung bersambut, surat Kemensetneg itu dijawab oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional lewat suratnya Nomor 1584/25.2/ IV/2015 tertanggal 7 April 2015 ditujukan kepada Menteri Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) yang isinya permohonan penyelesaian tanah masyarakat seluas 260 Hektar yang terletak di Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara.

Bahkan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan pada kesempatannya bertemu dengan Formas di Rumah Makan Miramar Medan pada 17 Februari 2015 lalu berjanji akan menyelesaikan permasalahan tanah Sari-Rejo dalam tahun 2015 ini.

Hal tersebut dikatakan Ketua Formas Drs H Riwayat Pakapahan ketika ditemui di Sekretariat Formas, Jalan Teratai No.45 Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Selasa (8/9/2015).

Dijelaskan Pakpahan, ia dan seluruh masyarakat Sari-Rejo sangat mengapresiasi langakah yang ditempuh pihak Kemensetneg dan Kementrian Agraria terkait sengketa tanah antara masyarakat dan pihak TNI-AU Lanud Medan. “Masyarakat Sari-Rejo sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh Kemensetneg dan Kementerian Agraria, dan masyarakat berharap semua itu segera terealisasi,” kata Pakpahan.

Dikatakannya, di antara instansi dan lembaga yang disurati oleh Kemensetneg terkait permasalahan tanah Sari-Rejo, hanya Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) yang belum menindaklanjutinya. “Semua yang disurati Kemensetneg dalam menidaklanjuti surat kita itu sudah mengambil langkah-langkah terkait upaya penyelesaian, tapi dari pihak KASAU belum ada kabar,” ungkap Pakpahan.

Lebih jauh Riwayat Pakapahan menegaskan bahwa klaim TNI-AU yang menyatakan memiliki tanah seluas 591,3 Hektar (260 Hektar tanah masyarakat) berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.630.2.25.28/BKM/1993 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Medan sangatlah tidak berdasar. “Dalam SKPT itu jelas tertulis bahwa SKPT bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah dan tidak mempunyai dasar hukum,” tegas Pakapahan.

Sebagaimana diketahui, TNI-AU mengklaim tanah pemukiman masyarakat seluas 260 Hektar di Kelurahan Sari-Rejo sebagai asetnya berdasarkan Reister 50506001 tanpa diikuti perolehan aset. Ironisnya, TNI-AU tak pernah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan aset semisal ganti rugi kepada masyarakat dan TNI-AU tak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut.

Sehubungan dengan itu, dalam surat keputasan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) No. 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menerangkan, semua lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik AU-RI. Surat KSAP tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah karena lembaga yang menerbitkan surat kepemilikan tanah bukanlah angkatan perang, melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal inilah yang menjadi dasar bagi pihak TNI-AU Lanud Soewondo Medan mengklaim tanah seluas 260 Hektar milik masyarakat Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia sebagai asetnya. (*)


laporan: Adek Siahaan

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda