Dr HM Arifin Gultom SH MHum: Kajian Arbitrase Syariah Belum Banyak Diperhatikan

KABARHUKUM-Medan |Di penghujung tahun 2014 yang lalu, H Muhammad Arifin Gultom SH Mhum berhasil menuntaskan pendidikan program doktor (S-3) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU). Disertasinya berjudul “Prinsip Arbitrase Berbasis Syariah dalam Menyelesaikan Sengketa Perbangkan Syariah”.

Arifin Gultom
Dr HM Arifin Gultom SH MHum, Pakar Hukum Arbitrase Syariah yang juga PR III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menyampaikan wejangan saat pelantikan MPM dan BEM UMSU beberapa waktu yang lalu. (Foto: M. Risfan Sihaloho-kabarhukum.com)

Putra Maratua Gultom (almarhum) dan Saibah Sitompul yang lahir pada 1957 lalu ini berasal dari Sibulan-bulan, Tapanuli Utara. Menjadi asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) sejak 1983 dan pernah menjadi Dosen Teladan Indonesia dari Kopertis Wilayah I, Arifin kini kian menegaskan dirinya dalam hal spesialisasi hukum syariah. Dia bilang, soal syariah sudah ditegaskan dalam Islam namun kajiannya dalam konteks kekininan masih harus diperbanyak lagi.

Terlebih, ungkap Arifin, secara paradigmatik sesungguhnya arbitrase syariah itu secara empiris bukan hal baru, bahkan sudah mendapat pengakuan dalam al-Qur’an, Surat An-Nisa’. Di situ dijelaskan, jika terjadi perselisihan diantara suami-istri, maka angkatlah hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak istri untuk mendamaikan sengketa itu. “Persoalannya, sampai sekarang nilai-nilai filosofis tentang arbitrase syariah yang terkandung dalam al-Quran itu belum sepenuhnya diakomodir. Penyebabnya kultur hukum kita selama ini lebih terbiasa mengadopsi aturan dan sistem hukum yang bersumber dari Barat,” ujarnya.

Di sela-sela kesibukan aktivitasnya sebagai Wakil Rektor III UMSU, Arifin masih sempat menyisihkan sedikit waktu untuk diwawancarai oleh kabarhukum.com terkait intisari dari disertasinya itu. Berikut petikan wawancaranya.

Apa itu arbitrase syariah ?
Indonesia merupakan negara yang mengakui dua badan arbitrase, yakini arbitrase konvensional, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan arbitrse syariah dengan nama Badan Arbitrse Syariah Nasional (Basyarnas). Sepengetahuan saya, yang menerapkan arbitrase syariah itu cuma Indonesia. Bahkan di negara-negara Arab sendiri tidak mengenal arbitrase syariah, karena pada umumnya mereka cenderung mengadopsi aturan dan sistem abritase yang sifat internasional.

Bagaimana karakteristiknya?
Arbitrase syariah adalah bentuk arbitrase yang beroperasi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Meskipun fitur arbitrase syariah memiliki kesamaan dengan arbitrase non-syariah, namun karakteristik arbitrase syariah telah membedakan keduanya. Prinsip syariah merupakan fundamen arbitrase syariah , sehingga fitur arbitrase senantiasa mengindahkan dan memperhatikan ketentuan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan as-Sunnah.

Bagaimana Indonesia mengakui keberadaan arbitrase syariah ini?
Undang-undang (UU) No 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa menjadi payung hukum bagi eksistensi arbitrase syariah. Kemudian, kehadiran UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS 2008) memberi kesempatan bagi bank syariah dan nasabahnya untuk memilih arbitrase syariah sebagai instrumen atau forum untuk menyelesaikan sengketa mereka bila terjadi. Artinya, undang-undang ini memberi kesempatan kepada arbitrase syariah untuk menjadi forum pilihan (choice of law) penyelesaian sengketa perpangkan syariah. Sebelumnya, eksistensi perbankan Islam diatur pada satu peraturan bersama dengan bank konvensional dalam UU No 7 Tahun 1992 dan dibuah dalam UU No 10/1998 tentang perbankan. Secara teknis, istilah yang dipakai oleh UUP 1992 dan UUP 1998 bukanlah perbankan syariah. Dalam UUP 1992 dikenal dengan istilah “prinsip bagi hasil” dan UUP 1998 menggantinya dengan istilah perbankan “berdasarkan prinsip syariah”.

Bagaimana mekanisme arbitrase syariah ?
UUPS 2008 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Seperti pada Pasal 5 dijelaskan, bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (secara litigasi) maupun di luar proses peradilan agama (non-litigasi). Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan agama adalah melalui arbitrase syariah. Penunjukan arbitrase syariah sebagai alternatif dari peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dilakukan sesuai kesepakatan yang dicantumkan dalam perjanjian atau akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabah. Dapat dikatakan, arbitrase syariah merupakan arbitrase khusus. Namun, menurut saya, sejauh ini masih banyak hal yang perlu dikritisi dan dibenahi terkait tentang eksistensi arbitrase syariah ini. Misalnya, dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah perlu diadakan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut prinsip (asas) yang mendasari mekanisme dan tujuan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase. Selama ini pengkajian arbitrase syariah belum banyak mendapat perhatian, sehingga masyarakat pebisnis kekurangan referensi dan informasi.

Apa saja yang perlu dikaji dan disoroti dari arbitrase syariah ?
Pertama, pengaturan perbankan syariah relatif masih baru, yakni sejak berlakunya UUPS 2008. Secara normatif UUPS 2008 memperkenankan arbitrase syariah sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama melalui pilihan forum (choice of forum), sehingga perlu dielaborasi prinsip-prinsip yang mendasari kerangka kerjanya dari perspektif hukum Islam. Kedua, arbitrse syariah menjadi pilar penting bagi bangunan perbankan syariah. Ketiga, eksistensi dan prospek arbitrase syariah yang signifikan dengan melihat pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di luar perbankan syariah, seperti asuransi syariah (takaful), pegadaian syariah, pasar modal syariah dan reksadana syariah yang dalam operasionalisasi dan transaksinya masing-masing tentu juga berpotensi menimbulkan sengketa. Keempat, penggunaan arbitrase merupakan salah satu prinsip bisnis dalam tradisi Islam. Perintah arbitrase (tahkim) ini sudah qathi’ dalam al-Qur’an, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan dengan musyawarah. Kelima, pemahaman terhadap keberadaan dan prinsip kerja arbitrase syariah relatif masih belum banyak diketahui. Fakta ini dapat kita lihat dalam jumlah perkara yang terdaftar di Badan Arbitrse Syariah Nasional (Basyarnas), yakni dalam kurun waktu 1997-2009 hanya terdapat 17 perkara dan baru memiliki 15 kantor perwakilan di daerah.

Apa saja prinsip-prinsip arbitrse syariah ?
Tentunya prinsip-prinsip dasar yang dipakai dalam arbitrse syariah harus mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Islam itu sendiri. Pertama, prinsip ketuhanan (ilahiyah). Kedua, prinsip perjanjian arbitrase (arbitration agreement) menjadi dasar pokok bagi kewenangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ketiga, prinsip perdamaian. Maksudnya, tujuan utama yang menjadi esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam hukum Islam (tahkim) adalah menciptakan perdamaian guna memulihkan hubungan baik pihak-pihak yang berselisih agar kembali harmonis. Keempat, prinsip penegakan keadialan. Kelima, prinsip i’tikad baik.

Apa saran untuk pengembangan arbitrase syariah ?
Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi melalui pelbagai cara, baik melalui media (cetak dan elektronik), seminar, lokakarya, diskusi maupun melalui majlis ta’lim. Dalam hal ini, masyarakat pebisnis, terutama dalam kegiatan perbankan syariah yang telah menyepakati klausul atau perjanjian arbitrase, perlu diedukasi untuk mentaati akad yang sudah disepakati, tanpa mengalihkan sengketa yang terjadi ke lembaga peradilan. Selain itu, peran lembaga pendidikan, terutama Perguruan Tinggi, tentunya sangat strategis sebagai institusi untuk mengggalakkan kajian terkait soal arbitrase syariah dengan cara misalnya memasukkan arbitrase syariah kedalam kurikulum, terlebih sekarang sudah banyak dibuka program studi ekonomi dan perbankan syariah. (*)


Laoran: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda