Pimpinan Muhammadiyah Mestinya Orang-orang Luar Biasa, Bukan yang Bermental Birokrat dan Politisi

KABARHUKUM-Medan | Dalam perspektif sosiologis, persyarikatan tidaklah dapat dipandang hanya sebagai “organisasi” an sich, tapi lebih dipahami sebagai “institusi” yaitu himpunan nilai-nilai pokok dalam kehidupan “keummatan,”.

norman dan shohib
Mohammad Norman bersama Shohibul Anshor Siregar (pakai peci) dalam sebuah acara PWM Sumut di Parapat beberapa waktu yang lalu.

Demikian pokok pikiran yang disampaikan Mohammad Norman saat berdiskusi dengan kabarhukum.com terkait sosok pimpinan ideal dalam konteks persyarikatan, Rabu (9/9/2015).

Menurut Norman, institusi semacam ini memiliki konsekwensi khusus dalam corak kepemimpinannya. “Kepemimpinan persyarikatan tidak sama dengan kepemimpinan birokrsi yang cukup bila sudah memiliki seperangkat komptensi teknis saja,” ujar Norman yang merupakan Wakil ketua Majlis pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut.

Dalam pandangan Norman, kepemimpinan persyarikat (termasuk Muhammadiyah-red) mensyaratkan kualifikasi keulamaan yang komitmen utamanya jauh melampaui batas-batas kepentingan teknis birokrasi organisasi saja.

Memang, lanjut Norman, tidak dapat dipungkiri para pimpinan mempunyai kebutuhan elementer sandang, papan, transportasi dan gaji. “Tetapi untuk memenuhinya tak pula sama dengan cara-cara birokrasi. Pimpinan itu mestinya orang-orang luar biasa dan caranya medapatkan posisi itu tentu tidak sama dengan cara birokrat ataupun politisi mendapatkan dan menduduki suatu jabatan,” tegasnya.

Bila cara yang sama dilakukan oleh pimpinan persyarikatan, Norman memastikan sesungguhnya persyarikatan itu sudah kehilangan roh sebagai suatu pergerakan dakwah.

“Dalam sosiologi disebut anomie, Allahualam bissawab,” tandasnya.


Laporan: M. Risfan Sihaloho

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda