Pencairan Dana Desa Tersendat, Bawaslu Curiga Dimanfaatkan Petahana untuk Kampanye

KABARHUKUM-Jakarta | Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum Nasrullah mengaku curiga keterlambatan pencairan dana desa di sejumlah wilayah akibat permainan oknum petahana yang dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. (Baca juga: Ternyata 60 % Dana Desa Masih Mengendap di Rekening Pemkab)

berdesa
Ilustrasi dana desa (berdesa.com)

“Bawaslu mencurigai keterlambatan pencairan dana desa karena dimanfaatkan oleh petahana. Dana itu akan dikeluarkan pada menit-menit terakhir, dibuat seolah-olah dana tersebut berasal dari mereka pribadi, bukan dari pemerintah,” ujar Nasrullah di Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terkait hal ini.

“Jangan sampai apa yang kami curigai terjadi. Bawaslu sudah mencium aroma ke arah sana,” kata Nasrullah seperti dilansir ROL.

Menurutnya, jika memang hal tersebut benar terjadi, itu merupakan pelanggaran serius karena berdasarkan undang-undang, tidak boleh memanfaatkan prgram pemerintah untuk kepentingan pribadi.

“Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak sportif dalam bersaing dengan calon kepala derah lainnya.Kalau bisa dana desa itu diserahkan melalui sekretaris daerah (sekda), agar lepas dari kepentingan tertentu,” katanya.

Seperti diketahui, untuk mempercepat pencairan dana desa, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar sepakat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pencairan dana desa.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan SKB untuk percepatan dana desa akan segera dikeluarkan.

Melalui SKB ini peraturan di kabupaten/kota yang menetapkan penyaluran dana ke desa baru dapat dilakukan setelah desa menyerahkan APBDes dan RPJMDes akan dipangkas menjadi hanya menyerahkan APBDes sehingga pergerakan dana lebih cepat.

Selain itu, SKB tersebut akan menyederhanakan program pembelanjaan barang dan jasa sehingga aturan pengadaannya tidak serumit di kabupaten/kota.(*)


Editor: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda