Tolak Pajak JHT, Ini Langkah yang Akan Diambil KSPI

KABARHUKUM-Medan | Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjan), pemerintah telah menerapkan pengenaan Pajak Progresif dalam aturan Jaminan Hari Tua.

mg1
Minggu Saragih SH (baju putih), Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sumut saat memimpin aksi demonstrasi buruh.

Terkait hal tersebut, Presiden KSPI Ir.H.Said Iqbal ME, Melalui Ketua Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Sumut Minggu Saragih, SH menilai, apa yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah suatu hal yang aneh dan pantas ditolak. (Baca juga: JHT Kena Pajak, KSPI Sumut: Itu Aneh, Kami Tegas Menolak).

Oleh karena itu, kepada kabarhukum.com Minggu memaparkan sikap dan langkah yang akan diambil KSPI menolak kebijakan aneh yang jelas-jelas merugikan kaum buruh tersebut. Berikut langkah-langkah yang akan diambil KSPI:

Pertama, KSPI akan lakukan langkah hukum, yaitu melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010 tentang pajak progresif termasuk Judicial Review terhadap PP jaminan pensiun dan PP JHT.

Kedua, mendesak pemerintah untuk melakukan memorandum dan tidak memberlakukan pajak progresif JHT selama 10 tahun kedepan sampai dengan adanya peraturan baru.

Ketiga, KSPI juga akan melakukan aksi dengan mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Pusat & daerah serta Kementrian Keuangan selaku insitusi yang bertanggung Jawab atas pemotongan uang JHT mulai 5% sampai dengan 30% sampai aturan tersebut di hapus.

Belum lagi,tambahnya, saat ini banyak diberlakukannya pajak ganda. Bagaimana tidak, JHT yang pada dasarnya diambil dari upah bulanan buruh yang tiap bulannya harus dipotong pajak PPH 21 lalu ditambah lagi dengan pemotongan pajak progressif JHT.

“Prinsipnya buruh tetap taat membayar pajak melalui PPH 21 dan tidak setuju membayar pajak progresif JHT,pensiun dan pesangon,” tegasnya.

Seperti diketahui, bagi yag memiliki saldo JHT diatas Rp 50 juta akan dikenakan pemotongan pajak  sebesar 15% dan 25 % yang punya saldo JHT Rp 250 juta bahkan 30% untuk Saldo diatas Rp 500 juta. (*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda