Pengamat: Petahana Masih Favorit Pada Pilkada 2015, Ini Alasannya

KABARHUKUM-Medan | Pada pesta demokrasi pilkada serentak 2015, fenomena petahana (incumbent)masih menjadi topik yang menarik dan ramai jadi sorotan. Calon petahan dinilai sangat determinan dan memiliki kans yang besar untuk memenangkan kontestasi pilkada tersebut.

nBASIS
Acara Dialog Publik Pilkada Serentak yang dilaksanakan oleh nBASIS di Garuda Plaza Hotel (GPH) Medan, Sabtu (12/9/2014) – Foto: M. Risfan Sihaloho|kabarhukum.com

Pengamat Sosiologi politik Universitas Sumatera Utara Dadang Darmawan mengatakan, bahwa sulit dipungkiri calon petahana dalam pilkada 2015 masih menjadi favorit.

Dadang mengutarakan beberapa argumen terkait hal ini. Pertama, petahana memiliki kemampuan untuk memanfaatkan jaringan birokrasi yang sudah dibinanya selama ini. Meenurutnya, tentu sulit untuk memungkiri antara petahana dengan jejaring birokrasinya memiliki hubungan psikologis, emosional bahkan politis. Dan ini masuk kategori ebuse of power, penyalnggunaan wewenang kekuasaan.

Ebuse of power yang paling ditakutkan bukan ditingkat kadis (Kepala Dinas-red), melainkan justru di level jaringan birokrasi bawah, seperti lurah, kepling, kades dan sebagainya yang berhubungan langsung dengan warga,” jelasnya dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya]) di Garuda Plaza Hotel (GPH) Jalan Sisingamangaraja Medan, 12/9/2015..

Kemudian yang kedua, kata Dadang, dengan segenap kelebihan yang dimilikinya calon petahana bisa memborong parpol untuk dijadikan kendaraan politik. Selain itu calon petahan juga bisa leluasa memilih, merekayasa dan menentukan calon lawan tandingnya.

Menurut Dadang, ini gejala yang aneh, ada 4 kabupaten/kota yang kabarnya tak bisa menyelenggarakan pilkada karena tak ada lawan.

“Lebih gila lagi ada parpol yang tak mau mencalonkan. ini sangat aneh, pada hal semua orang tahu fungsi parpol itu adalah sebagai mesin politik,” tandasnya.

Jadi, lanjut Dadang, wajar bila ada anggapan parpol adalah salahsatu problem bagi kehidupan demokrasi bangsa ini.

“Tak ada ideologisasi dalam parpol,” ujarnya.(*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda