Sesuai Dengan SK Mendagri, HPL TNI-AU di Sari Rejo Polonia Telah Dicabut

Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Kasus tanah Sari Rejo terus bergulir. Sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Hak Pengelolaan (HPL) dari TNI Angkatan Udara (AU) dinyatakan telah dicabut. Sementara, SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) No.630.2.25.28/BKM/1993 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Medan bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah dan tidak mempunyai dasar hukum. Bahwa di atas tanah yang dikuasai masyarakat, tidak pernah diterbitkan hak pakai atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan (DEPHANKAM) RI.

Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan  (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)
Ketua Umum Formas, Drs H Riwayat Pakapahan
(foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Forum Masyarkat Sari-Rejo (Formas), Drs. H Riwayat Pakpahan seusai menggelar rapat bulanan di Sekretariat Formas, Jalan Teratai No.45, Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Ahad (13/9/2015).

Ditambahkannya, Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.01/HPL/DA/70/ tanggal 3 Pebruari 1970 tentang Pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada Komando Wilayah Udara I Pangkalan Udara (Lanud) Medan, telah dicabut oleh Mendagri c/q Dirjen Agraria melalui SK No.150/DJA/1982 tanggal 8 September 1982.

Dalam surat ini, Mendagri mempersilahkan Komando Wilayah Udara I Lanud Medan untuk memohon hak pakai kembali dengan ketentuan hak pakai itu harus bebas dari adanya pihak ketiga dan secara objektif tidak diperlukan sebagai wilayah Pangkalan Angkatan Udara dan dikeluarkan dari pemberian hak pakai.

Menurut Pakpahan, sesuai dengan SK tersebut, TNI-AU tidak punya kewenangan atas lahan seluas 260 Hektar yang telah dihuni masyarakat sejak tahun 1948 lantaran HPL nya sudah dicabut oleh Mendagri, “HPL nya sudah dicabut Mendagri, atas dasar apalagi TNI-AU mengklaim tanah kami,” jelas Pakpahan.

Lanjut dikatakan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI) Kecamatan Medan Polonia ini, klaim TNI-AU yang mengatakan tanah masyarakat merupakan aset negara tidak dapat dibuktikan karena Formas telah menanyakan hal tersebut langsung ke Departemen Keuangan (Depkeu) RI di Jakarta, setelah sebelumnya telah melayangkan suratnya No. 089/Formas/I/2009 kepada menteri Keuangan RI c/q Direktur Jendral Kekayaan Negara perihal konfirmasi mengenai barang milik negara/TNI-AU Lanud Medan No. Register 50506001.

“Kita sudah menanyakan langsung ke Depkeu RI terkait klaim TNI-AU soal tanah masyrakat yang diklaim sebagai aset negara, namun hingga kini belum ada jawabannya.” Jabar Pakpahan.

Selain itu, jelasnya, Formas juga telah melayangkan suratnya kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) No. 0163/Formas/VI/2011 terkait konfirmasi aset dengan register yang sama, akan tetapi hingga kini masyarakat juga belum mendapat jawabannya. “Surat kita yang dilayangkan kepada BPK-RI terkait konfirmasi soal aset hingga kini belum jelas juntrungannya,” jelas Pakpahan.

Untuk diketahui dari 591,30 Hektar yang diklaim TNI-AU berdasarkan SKPT No.630.2.25.28/BKM/1993 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Medan, yang diklaim TNI-AU sebanyak 302,78 Hektar sudah bersertifikat. Di antaranya sertifikat Hak Pakai No. 1 Tanggal 13 Juni 1997 seluas 35,25 Hektar dan Sertifikat Hak Pakai No.4 Tanggal 25 Juni 1997 seluas 267,53 Hektar.

Dari jumlah luas 591,3 Hektare tersebut, belum bersertifikat seluas 260 Hektar. Tanah inilah yang saat ini sudah dihuni dan dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1948. Warga masyarakat yang telah tinggal di lahan tersebut sejak 1948 yang hingga kini masih hidup adalah Sarbani (84) alamat Jalan Bilal No.8 Lingkungan-I dan Kogilembal (75) istri Almarhum Bapak Senapan, Jalan Teratai No.91, Lingkungan-V.
Ditambah lagi, sesuai SK Gubsu No 821.4/1991 tanggal 31 Oktober 1991, kawasan ini ditetapkan sebagai Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Dari fakta di lapangan, telah berdiri perumahan mewah di atas tanah yang telah bersertifikat (302,78 Ha). Di antaranya, Perumahan Taman Malibu Indah, Perumahan The Recidence Palace, Perumahan Taman Polonia, Villa Polonia, Grand Polonia dan Central Bisnis Distrik (CBD) Polonia. Tapi mengapa sertifikat tanah masyarakat hingga saat ini belum diterbitkan? (*)


laporan: Adek Siahaan

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda