Akui Lemah, Bawaslu Sumut Harapkan Partisipasi Masyarakat

KABARHUKUM-Medan | Badan Pengawas Pemilu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi pemilu. Terkait soal ini Bawaslu Sumut mengadakan sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2015 di di Sumut di Gedung BP Paudni Regional I Medan, Jalan Kenanga Raya, Medan l, Kamis (17/9/2015).

Pilkada Kota Medan.  (foto: Dhabit Barkah Siregar-kabarhukum.com)
Pilkada Kota Medan.
(foto: Dhabit Barkah Siregar-kabarhukum.com)

Bawaslu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilukada.  Herdi Munthe, Ketua Divisi Hukum Pelanggaran dan Penindakan Bawaslu Sumut mengatakan, masyarakat diharapkan untuk mewaspadai segala bentuk modus pelangharan pemilu. Herdi juga menambahkan, money politic masih berpotensi pada pemilukada serentak di Sumut. “Money politik biasanya dilakukan pada masa tenang,” ujarnya.

Bawaslu mengaku kewalahan dalam mengawasi pemilihan umum, apalagi masih banyak terjadi politik transaksional. “Ini yang belum kita antisipasi, bagaimana memilih pemimpin tanpa politik transaksional,” katanya.

Hardi menginginkan keterlibatan setiap elemen dalam pengawasan pemilu. “Jujur ditanya, kami tidak sanggup menghadapi ini sendiri, harus bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak yang lain,” ungkapnya.

Bawaslu juga akan membentuk Panwas TPS. Pembentukan akan dilakukan 23 Hari sebelum pemilihan dan akan dibubarkan tujuh hari setelah Pemilu.  Panwas TPS akan mengawasi setiap TPS. “Kalau dulu panwas seperti macan ompong karena hanya rekomendasi sifatnya, namun sekarang bisa langsung memutuskan,” katanya. (*)
laporan: Bolang

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda