Sudah 10 Ribu WNA Bermasalah Ditangkap, Kemenhum & HAM Perketat Pengawasan Hingga ke Desa

KABARHUKUM-Jakarta | Ditangkapnya 143 warga negara asing (WNA) sepanjang Agustus lalu oleh aparat keimigrasian membuka mata soal masih lemahnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing . Jumlah tangkapan itu belum seberapa. Dalam empat bulan saja, Maret – Juni 2015, Direktorat Jenderal Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah menangkap 10.000 WNA bermasalah. Jumlah itu didominasi WNA asal China.

wna
Belum lama ini puluhan wanita WNA di Medan ditangkap karena terlibat penipuan via online. Mereka beroperasi dari sebuah rumah di kompleks perumahan Taman Setia Budi Indah Blok E Nomor 81, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. (kompas)

Macam – macam yang dikerjakan oleh para WNA pelanggar ketentuan itu di Indonesia. Bermodus sebagai turis supaya bisa masuk ke Indonesia, para WNA itu kemudian menjadikan Indonesia sebagai tempat mencari nafkah. Bahkan tidak sedikit yang melakukan aksi kejahtan, mulai dari Ilegal Fishing, kejahatan dunia maya, hingga mengedarkan narkoba.

“Mereka melakukan kegitan tidak sesuai izin. Kita tegaskan, tahun ini memang penguatan penegakan hukum. Pelayanan tetap kita benahi, tetapi kita fokus kepada penegakan hukum, “ kata Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie, Sabtu (12/9) lalu.

Adanya Perpres N0 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang memberi pembebasan visa terhadap 30 negara. Bisa dipastikan, kunjungan WNA ke Indonesia akan makin deras. Diharapkan mendorong pertumbuhan jumlah wisatawan asing untuk datang ke Indonesia , namun harapan pertumbuhan jumlah wisatawan itu juga harus dibarengi ketatnya pengawasan terhadap para WNA di Indonesia.

“Karena kebijakan bebas visa ini rentan disalahgunakan pihak – pihak tertentu untuk mencari keuntungan dengan melanggar peraturan perundang – undangan yang ada, semisal terorisme, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, hingga cyber crime, “ terang Ronny

Untuk mencegah, sekaligus pengetatan pengawasan, Ronny mengaku akan menggunakan pengalaman serta jaringannya yang berada di kepolisian dan TNI, dengan melakukan penyisiran terhadap WNA hingga ke desa- desa. Caranya dengan memaksimalkan peran Bintara Pembinaan dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dari unsur Polri dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari unsur TNI, selain itu juga bekerjasama dengan kepala desa terkait. (*)


Editor: M. Risfan Sihaloho

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda