Hiburan Malam di Capital Building Rentan Maksiat, Masyarakat Pribumi: Penyedia Tempat Pelacuran Harus Dihukum

Capital Building Medan (foto: skyscrapercity)

KABARHUKUM-Medan | Pihak Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pariwisata Medan dan Polresta Medan serta Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Medan terkesan tutup mata dengan segala kegiatan yang diduga rentan dengan masalah dan berbau maksiat di gedung Capital Bulding, Jalan Putri Hijau, Medan. Pasalnya, rentetan peristiwa yang terjadi di lokasi yang terletak tepat di depan bangunan bersejarah De Deli Maatschappij tersebut seolah tak membuat pengusaha Tionghoa yang memiliki dan mengoperasikan gedung tersebut dan disebut-sebut dekat dengan penegak hukum itu ciut. Ditambah lagi, beberapa tempat hiburan malam yang berada di dalam gedung Capital Bulding yang megah itu disinyalir menjadi tempat praktek prostitusi dan peredaran narkoba.

Capital Building Medan  (foto: skyscrapercity)
Capital Building Medan
(foto: skyscrapercity)

Seperti yang belum lama ini terjadi, beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK) berkewarganegaraan China terjaring tim Unit IV Subdirektorat III serta Satuan Tugas (Satgas) Trafficking Bareskrim Mabes Polri dari Capital Building pada 6 Agustus 2015 silam. Dari gedung utama Capital Building, petugas menangkap tujuh orang dari Mess Capital Building yang tak jauh dari gedung utama, petugas mendapatkan empat orang lainnya.

Kabar lainnya menyebutkan 29 orang PSK terjaring dalam penggerebekan tersebut. Akan tetapi, hingga kini kasus tersebut belum ada kejelasannya, bahkan sang pemilik tempat hiburan yang memperkerjakan PSK itu yang seharusnya ditetapkan sebagai tersangka masih melenggangkangkung. Ironisnya, kasus yang termasuk kerja sindikat perdagangan manusia (Human trafficking) ini seolah dikaburkan oleh oknum tertentu yang tujuannya untuk memperingan sang pemilik tempat hiburan malam itu dengan hanya menerapkan pasal terkait Undang-undang ke-Imigrasian yang pada akhirnya hanya akan mendeportasi para PSK yang terjaring petugas ke negara asalnya.

Bukan itu saja, selain dijadikan tempat parktik prostitusi, Capital Building juga kerap dijadikan tempat peredaran dan konsumsi narkoba. Hal itu terbukti dengan didapatinya seorang oknum polisi yang disebut-sebut berinisial Brigadir PS dikabarkan kritis diduga akibat overdosis dan terpaksa dirawat di Rumah Sakit Colombia Asia, Jalan Listrik, Medan. Ironisnya lagi, peristiwa naas yang menimpa polisi yang bertugas di Mapolres Simalungun itu terjadi saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Teranyar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut menggelar razia di Pub & Live Musik Retro Gedung Capital Building, Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Minggu 13 September 2015 silam.

Kendati terkesan tebang pilih dalam menggelar razia lantaran Karaoke Classical dalam gedung yang sama juga ditengarai sebagai tempat peredaran narkoba tidak dirazia, operasi yang dipimpin oleh Kepala BNNP Sumut, Brigadir Jenderal Polisi Andi Loedianto melalui Kabid Pemberantasan, AKBP Agus Halimudin ini berhasil menjaring tiga Pengunjung Pub & Live Musik tersebut, dua wanita dan seorang pria di antaranya lantaran positif menggunakan narkoba, setelah sebelumnya dilakukan tes urine.

Menanggapi hal tersebut, aktivis dari gerakan Masyarakat Pribumi Indonesia, Anwar Bakti angkat bicara. Anwar mengaku gerah dengan rentetan peristiwa yang selalu saja mengangkangi hukum itu. Bahkan dalam hal ini Anwar menuding penegak hukum lemah. Hal itu disampaikan Alumni Mua’limin Yogyakarta tersebut pada Ahad (20/9/2015) kemarin.

Anwar menganalogikan hukum di negeri ini seperti parang yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum kita masih tumpul ke atas, tajam ke bawah, PSK, Germo, penyedia tempat untuk bisnis pelacuran seharusnya mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Undang-undang untuk itu semua sudah jelas dalam KUHAP,” ujar Anwar.

Akan tetapi, lanjut Anwar, lalu mengapa hanya PSK saja yang dihadapkan dengan hukum? “Nah, di situlah masalahnya hukum menjadi tumpul terhadap yang kuat atau Pengusaha dan Pemilik Modal,” jelasnya.

Ketika ditanya terkait langkah yang akan ditempuh Bumi Poetra terkait persoalan Capital Building yang merupakan salah satu tempat dari sekian banyak tempat hiburan malam yang disinyalir menjadi sarang prostitusi mancanegara dan narkoba itu, Anwar mengaku pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Kita akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, mendesak Imigrasi dan Pemko Medan agar secepatnya melakukan razia kependudukan terutama di pemukiman-pemukiman Ekslusif, Bandara dan Pelabuhan yang menjadi pintu gerbang masuknya para Imigran,” jabar Anwar.

Selain itu, tambah Anwar, pihaknya akan mendesak para penegak hukum untuk membuat aturan yang ketat terhadap Imigran, “Kita akan desak penegak hukum untuk membuat aturan yang super ketat bagi Imigran,” tandasnya.

Miris memang, selain menjadi tempat praktik Prostitusi, tempat hiburan malam di Capital Building juga ditengarai menjadi tempat peredaran narkotika yang rentan dengan permasalahan dan sudah sering dirazia oleh petugas, namun hingga kini tempat hiburan malam di gedung tersebut masih beroperasi seperti sediakala. (*)


laporan: Adek Siahaan

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda