LKKP: Ada Intervensi Yasonna Laoly Dalam SP3 Kasus RSUD Nisel

Logo LKKP

KABARHUKUM-Medan |   Pemberhentian Penyidikan (SP3) untuk kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nias Selatan (Nisel) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) pada 11 Agustus 2015 lalu, telah membuat kecewa berbagai pihak. Salah satunya, Sekjen Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP), Hans Wijaya yang menyatakan ada kepentingan politis sangat tinggi dalam SP3 ini. Menurutnya, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoli telah melakukan intervensi.

Logo LKKP
Logo LKKP

“Kita punya kajian politiknya disana, kajiannya sederhana bahwa saudara dari Yasona mencalonkan diri sebagai bakal calon Wakil Walikota Gunung Sitoli, sementara kita ketahui ia bersanding dengan Lakhomizaro Zebua sebagai calon Walikotanya yang notabene adalah salah satu tersangka kasus yang di SP3 kan ini,” ucap Hans di Pengadialn Negeri (PN) Medan, Senin (21/9/2015).

Lanjutnya, sebagaimana diketahui sebuah kasus yang di SP3 kan, apabila ada novum atau bukti baru maka akan bisa ditimbulkan kembali. Sehingga, kata dia yang ditakutkan apabila Lakhomizaro benar bisa terpilih jadi Walikota Gunung Sitoli nantinya bakal bisa jadi atm bagi penegak hukum. Begitupun sebaliknya apabila ada novum maka ia jadi tersangka kembali dan wakilnya bakal menggantikannya.

“Jadi dalam kasus ini kami minta Yasonna Laoli tidak turut campur dalam hal ini karena masih banyak urusan lebih besar yang harus diurusnya selaku menteri,” tegas Hans.

Untuk diketahui dalam kasus dugaan korupsi RSUD Lukas, Hilisimaetanö, Nisel dengan kerugian negara sebesar Rp 5.127.386.500 (audit BPK Sumut Agustus 2015) ini, Kejatisu sebelumnya telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Asa’aro Laia (Sekretaris Daerah Nias Selatan, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Nias Selatan TA 2012), Töngöni Taföna’ö (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Nisel), Lakhömizaro Zebua (Kepala Dinas Pekerjaan Umum).

Norodödö Sarumaha (Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan), Warisan Ndruru, Monasduk Duha (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum), Meniati Dachi (Camat Telukdalam), Fohalöwö Laia (Kepala Desa Hiligeho selaku anggota panitia pengadaan tanah), Ahlan Wau (Camat Fanayama, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT Kecamatan Fanayama, Aminuddin Siregar (Kepala BPN Nias Selatan).

Kemudian Firman Adil Dachi (adik kandung Bupati Nias Selatan) dan Susy Marlina Duha sebagai pihak swasta dan pemilik tanah. Si’ado Zai (Kepala Badan Kepagawaian Daerah/BKD selaku Ketua tim penaksir harga Kabupaten Nias Selatan), Sugianto (Kepala Seksi BPN, selaku Sekretaris Penaksir Harga dan sudah meninggal beberapa waktu lalu), Ikhtiar Duha (Kepala Bappeda), Yockie AK Duha (Staf BPK2D), dan Abdril Samosir selaku anggota tim penaksir harga (salah seorang anggota staf Pemkab Nisel).

Namun pada 11 Agustus 2015, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M Yusni mengambil keputusan mengeluarkan SP3 atas diri para tersangka dengan alasan mereka telah mengembalikan uang kerugian negara tersebut.(*)


Laporan: Andang Suyadi

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda