Kalau PP Antikriminalisasi Terbit, Penegak Hukum tak Bisa Lagi Langsung Usut Perkara

KABARHUKUM-Jakarta | Saat ini pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) Antikriminalisasi. Jika PP itu diterbitkan, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan  penegak hukum tidak bisa langsung mengusut suatu dugaan tindak pidana.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Badrodin juga menjelaskan, jika ada dugaan tindak pidana, pengawas internal lembaga atau lembaga audit negara dululah yang maju mengusutnya. Jika pelanggaran hanya berupa administrasi, penanganannya akan diserahkan ke pengawas internal.

“Kalau pelanggaran perdata, ya serahkan ke yang berwenang. Kalau itu pelanggaran pidana, baru tetap kami (penegak hukum) yang usut,” ujar Badrodin seperti dilansir kompas.com, Jakarta, Jumat (25/9/2015).

Lebih lanjut Badrodin mengatakan, pelanggaran yang terjadi dalam proses pembangunan memang tidak melulu pelanggaran pidana. PP itu, sebut Badrodin, hanya menegaskan kewenangan pengusutan dugaan pelanggaran.

“Artinya, sudah ada bidang-bidangnya masing-masing. Yang usut pelanggaran administratif siapa, yang usut pelanggaran perdata siapa dan pidana siapa,” ujar Badrodin.

Badrodin menambahkan, Polri tak akan membiarkan jika ada dugaan tindak pidana. Jika memang ada dugaan ke arah pidana, Polri akan tetap mengusutnya.

Kendati demikian, Badrodin mengatakan bahwa PP tersebut masih dalam tahap rancangan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo juga belum menyetujui, bahkan meneken PP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah tengah menggodok rancangan PP untuk melindungi kebijakan pejabat pemerintahan ketika melaksanakan diskresinya dari ancaman jeratan pidana. Pemerintah ingin seluruh pejabat pemerintah bisa bergerak cepat, termasuk mengambil kebijakan diskresi mana kala diperlukan peningkatkan belanja modal.

“(PP) itu akan menjadi satu pondasi, menegaskan ruang diskresi agar muncul inovasi-inovasi baru. Jangan sampai kemudian pengambil keputusan, karena takut ada implikasi hukumnya, kemudian pejabat tidak berani melakukan kebijakan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Sekretariat Negara, Selasa (25/8/2015).

Sementara sebelumnya Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK)Johan Budi mengatakan, pihaknya tidak pernah menolak rencana pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjamin kepala daerah untuk tidak dikriminalisasi dalam mengambil kebijakan pembangunan.

“KPK tidak pernah nolak, Perpres itu namanya antikriminalisasi pejabat. Tapi kita tidak tahu isinya,” ujar Johan di Jakarta, Rabu (8/7/2015).

Johan mengatakan, KPK mendukung Perpres tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-undang KPK. Menurut dia, kepala daerah tetap bisa dijerat dengan pidana tindak pidana korupsi jika perbuatannya terdapat unsur niat jahat.

“Sepanjang ada alat buktinya, bisa (dijerat),” tegasnya. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

 

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda