LKKP Akan Kawal Sidang Prapid SP3 Kasus RSUD Nisel, Hakim Dituntut Independen

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)

KABARHUKUM-Medan | Sidang gugatan praperadilan (Prapid) antara Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) selaku pemohon versus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (kejatisu) selaku termohon, rencananya akan digelar pada Selasa (6/10/2015) mendatang di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Prapid terkait terbitnya Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) kasus korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan yang dilakukan Kejatisu ini, menjadi sorotan berbagai pihak.

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)
Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)

Salah satunya Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) melalui Ketua Umumnya, Kyai Haji (KH) Variz el-Haq yang langsung turun ke Kota Medan untuk memantau proses perjalanan kasus tersebut, kepada wartawan menegaskan agar hakim yang memimpin prapid tersebut berdiri secara independen dan tidak terpengaruh dengan tekanan yang bisa saja terjadi.

“Kami meminta hakim untuk mengambil keputusan sesuai koridor hukum dan mau berpihak pada penegakkan hukum itu sendiri,” tegas KH Variz el-Haq, Senin (28/9/2015).

Lanjutnya, LKKP menilai penerbitan SP3 itu sangat bertentangan dengan norma hukum dan asas keadilan. Pasalnya, dalam kasus yang mirip sama dengan kasus RSUD Nisel yaitu kasus balai benih ikan (BBI) yang terjadi di Nisel, hanya kasus yang ditangani Kejati Sumut saja yang bermasalah. Sementara kasus BBI yang ditangani Polda Sumut terus berlanjut dan sudah keluar vonis oleh majelis hakim.

“Pola keduanya sama yaitu sama-sama mengembalikan uang korupsi, yang di Polda bisa vonis, lha kenapa di Kejati malah bebas,” ujar Kyai Variz.

Untuk itu, LKKP telah mengadukan persoalan ini ke Komisi Anti Korupsi (KPK), Jaksa Agung HM. Prasetyo agar melakukan supervisi atas sidang prapid.

Hal tersebut dilakukan karena LKKP tidak ingin keputusan hakim tidak sesuai dengan hukum. Malah bisa saja, hakim telah mendapat angin surga dari pihak-pihak yang tidak suka atas prapid tersebut.

“Kami akan kawal prapid, kami siap juga mengawal hakim dari teror dan intimidasi mafia hukum,” tegasnya.

Disinggung kepentingan apa Kyai Variz berada di Medan, ia menjelaskan, kehadirannya untuk memberikan support kepada para hakim dan Ketua PN. Medan agar tidak takut mengambil keputusan demi penegakkan hukum. Selain itu, LKKP juga tengah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agak terwujud penegakkan hukum yang hakiki.

“Pesan saya kepada para hakim, semua keputusan anda akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Azab Allah lebih dahsyat ketimbang kesenangan yang diterima di dunia,” pungkasnya.(*)


Laporan: Andang

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda