Pakar Pertanahan, Edy Ikhsan: Tidak Ada Cacat Sertifikasi Tanah dari Formas Polonia

Pertemuan Formas di Polonia. (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 49 ayat (1), ditetapkan, barang milik negara/daerah yang berupa tanah yang dikuasai pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum Forum Masyrakat Sari-Rejo (Formas) Drs H Riwayat Pakpahan dalam acara silaturahmi yang digelar di Sekretariat Formas, Jalan Teratai No 45, Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Jum’at (25/9/2015).

Pertemuan Formas di Polonia.  (foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)
Pertemuan Formas di Polonia.
(foto: Adek Siahaan-kabarhukum.com)

Dalam acara yang dihadiri ratusan anggota dan pengurus Formas tersebut, juga hadir Edy Ikhsan yang diundang secara khusus oleh Formas. Dalam kesempatan tersebut, Pakpahan mengatakan jika merujuk pada Undang-undang tersebut maka tanah masyarakat seluas 260 hektare di Kelurahan Sari-Rejo bukan aset negara. ”Jika dikaitkan dengan Undang-undang  tersebut, maka dari mana jalannya tanah Sari-Rejo menjadi aset negara,“ kata Pakpahan.

Sementara itu, Edy Ikhsan yang menghadiri undangan khusus dari Formas tersebut dalam kesempatannya mengaku sangat berempati terhadap perjuangan Formas. ”20 tahun Formas berjuang untuk mendapatkan pengakuan negara atas lahan yang pun telah secara sah dimenangkan melalui putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan tertinggi di negara yang bernama Republik Indonesia ini,“ kata Edy Ikhsan.
Lebih lanjut penulis buku “Konflik Tanah Ulayat” ini mengatakan, kedatangannya memenuhi undangan Formas tersebut bukan untuk memberi jaminan, apalagi janji kepada masyarakat seperti yang dilakukan politisi serta pejabat yang pernah hadir di hadapan Formas, melainkan untuk sekedar bersilaturahim.

”Saya datang kemari tidak ingin memberi suatu jaminan, garansi atau janji-janji seperti mungkin masyarakat sekalian sudah capek, letih karena begitu banyak para politisi, pejabat yang datang kemari berjanji untuk membantu bapak ibu sekalian. Saya datang kemari adalah untuk bersilaturahim,“ terang Edy.

Kalau dalam ilmu hukum yang saya pelajari, lanjut Edy, secara normatif, Ssudah tidak ada lagi celah, kelemahan, cacat dari bapak ibu sekalian untuk mengajukan permohonan sertifikasi tanah.”

Menurutnya, kasus sudah dimenangkan dan tidak ada peninjauan kembali dan sudah kadaluarsa sifatnya dan tak ada satu institusi pun yang bisa memaksa warga untuk keluar dari tanah ini. ”Sudah resmi secara hukum, tinggal satu langkah saja, secara administratif sertifikat belum dimiliki. Tapi secara hukum, tidak ada satu alasan apapun bagi bapak ibu untuk dipaksa keluar dari tanah di mana bapak/ibu tinggal selama berpuluh-puluh tahun ini,”  tegas Edy.

Ia berpendapat bahwa dari sisi jaminan hukumnya, Formas  sudah aman walaupun ada yang namanya tekanan, provokasi, intimidasi terutama dari TNI-AU misalnya semuanya itu adalah cara-cara untuk melemahkan perjuangan Formas. ”Bapak ibu tidak perlu ragu dan cemas karena tekanan tersebut dan mau menjual tanahnya dengan harga murah,“ Ujar Edy.

Edy Ikhsan yang juga Kepala Perpustakaan Tengku Luckman Sinar Medan mengaku, cerita tentang Formas ini telah ia sampaikan sebagai salah satu laporannya yang disampaikannya ke negeri Belanda sebagai bagian dari perjuangan sekelompok masyarakat yang betul-betul konsisten.  ”Dan itu nanti akan saya sampaikan dalam bentuk laporan yang kaitannya sebagai bentuk kegagalan Ombudsman di dalam membantu masyarakat. Akan tetapi, supaya bapak/ibu sekalian tidak benci dengan Ombudsman, kegagalan Ombudsaman bahwa kekuatannya tidak dijamin oleh hukum untuk menyelesaikannya,“ Kata Edy.

Karena, lanjut Edy, Ombudsman tidak bisa mengadili TNI-AU. Mereka hanya bisa membantu masyarakat untuk  mendorong memperjuangkan dan kemudian bisa merespon apa yang masyarakat mau dengan melakukan pengiriman surat kepada BPN dan itu sudah mereka lakukan dan BPN kurang merespon surat Ombudsman. ”Ada hal yang bisa dilakukan Ombudsman bahwa mereka berpihak kepada kita akan tetapi mereka tidak bisa mengadili TNI-AU dan BPN,“ jabar Edy.

Tapi ada satu cara lagi yang belum ditempuh Formas, kata Edy. Seperti cara yang dilakukan oleh PT  ACK, ketika mengajukan sertifikasi tanah untuk Centre Point, mereka mengajukan dan melaporkan kepada kepolisian tentang tidak maunya BPN mensertifikasi tanah mereka padahal semua prosedur yang ada sudah dipenuhi.

“Mungkin cara itu belum pernah kita tempuh. Di dalam KUHApidana ada pasal yang memungkinkan kalo ada Institusi pemerintah tidak memproses hak yang diajukan oleh warga ada unsur pidananya. Sebagai bentuk tekanan, kita harus membuat pengaduan kepada kepolisian tentang perilaku BPN yang tidak mau mensertifikasi tanah Formas, padahal, kita sudah memenuhi dokumen-dokumen hukum yang ada,“ tandasnya.

Sebagai mana diketahui, TNI-AU mengklaim tanah pemukiman masyarakat seluas 260 Hektar di Kelurahan Sari-Rejo sebagai asetnya berdasarkan Register 50506001 tanpa diikuti perolehan aset. Ironisnya, TNI-AU tak pernah menunjukkan bukti-bukti kepemilikan aset semisal ganti rugi kepada masyarakat dan TNI-AU tak pernah menguasai secara fisik tanah tersebut.

Sehubungan dengan itu, dalam surat keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) No. 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menerangkan bahwa semua lapangan terbang serta bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan tersebut menjadi milik AURI.

Surat KSAP tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah karena lembaga yang menerbitkan surat kepemilikan tanah bukanlah angkatan perang, melainkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal inilah yang menjadi dasar bagi pihak TNI-AU Lanud Soewondo Medan mengklaim tanah seluas 260 Hektar milik masyarakat Kelurahan Sari-Rejo, Kecamatan Medan Polonia sebagai asetnya. (*)


laporan: Adek Siahaan

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda