PKS: Interpelasi Digagas Karena Calon SKPD yang Disodorkan Malah Dimutasi Gatot

Markas Komando Brimob Sumut, Jl Wahid Hasyim Medan. (foto: bolang-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Soal jabatan menjadi faktor utama interpelasi anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 terhadap Gubsu (non-aktif) Gatot Pujo Nugroho. Pasalnya, anggota dewan marah ketika nama-nama calon SKPD yang diajukan malah dimutasi Gatot.

Markas Komando Brimob Sumut, Jl Wahid Hasyim Medan.  (foto: bolang-kabarhukum.com)
Markas Komando Brimob Sumut, Jl Wahid Hasyim Medan.
(foto: bolang-kabarhukum.com)

Hal itu diungkapkan M Nasir, mantan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014, yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Medan Periode 2014-2019 dari Fraksi PKS, Kamis (19/11/2015) usai Sholat Zuhur di Mesjid Nurul Huda Komplek Mako Brimobdasu. “Interplasi pertama karena sakit hati para anggota dewan, karena para SKPD yang direkomendasikan malah di mutasi,” ujar Nasir.

Bersama 13 anggota dewan lainnya, Nasir hari ini memang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Benteng Huraba Mako Brimobdasu sebagai saksi kasus dugaan suap interpelasi dan pengesahan APBD Sumut tahun 2012, 2013, 2014 dengan tersangka Gubsu Non Aktif Gatot Pujo Nugroho, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, Mantan ketua DPRD Sumut Periode 2009-2014 Saleh Bangun, mantan wakil ketua DPRD Sumut periode 2009-2014, Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, dan Kamaludin Harahap.

Nasir menjelaskan, penyidik KPK dalam pemeriksaan ini kembali menanyakan tentang pembahasan APBD, Interpelasi dan laporan pertanggungjawaban. “Seputar pembahasan APBD, Interplasi dan laporan pertanggung jawaban,” katanya.

Nasir juga membantah dirinya menerima uang sebesar Rp 350 juta, seperti yang dikatakan mantan anggota DPRD Sumut lainnya Syamsul Hilal. “Tidak ada. Yang saya terima saat menjabat, ya, cuma honor dan gaji saya saja,” katanya.

Nasir juga menjelaskan dalam 3 kali pengajuan Hak interpelasi dewan ke Gubsu, dirinya pribadi dan fraksi PKS menolak pengajuan interplasi tersebut. “Saya pribadi selama menjabat menolak pengajuan hak interplasi itu. Dan yang terakhir Fraksi PKS juga menolak itu,” katanya.

Seperti diketahui, di hari ke-6, KPK memeriksa TaufiK Hidayat, Aduhot Simamora, Yan Sahrin, Nur Azizah, Tambunan Elezaro Duha, Hamamisul Bahsan, Rahmiana Delima Pulungan, Rinawati Sianturi, Pasaruddin Daulay, Abu Bokar Tamba, Washington Pane, M. Nasir, Sonny Firdaus, dan Zulkifli Effendi Siregar. (*)


laporan: Bolang

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*