Masalah Bagi-bagi, Menurut Gatot Inilah Alasan “Pekong” dengan Tengku Erry

KABARHUKUM-Jakarta | “Pekong” alias pecah kongsi antara Gubernur (non-aktif) Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan Wakilnya, HT Erry Nuradi, rupanya benar-benar kenyataan. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta pada Senin (23/11/2015), Gatot pun membeberkan peristiwa politik yang menyebabkan Erry melancarkan perlawanan politik kepada dirinya. Gatot pun mengaku, mereka dipertemukan untuk ishlah oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Mahkamah Partai Nasdem Otto Cornelis Kaligis. Ishlah itu terjadi pada 19 Mei 2015 di Kantor DPP Nasdem di Jakarta.

Gatot Pujo Nugrohp dan T Erry Nuriadi
Gatot Pujo Nugroho dan T Erry Nuriadi

“Mekanisme pertemuan, saya minta bicara tidak terlalu lama. Saya menceritakan bagaimana kami bisa bekerja dengan tenang kalau pemerintah kami selalu digoyang isu politik yang saya yakin dilakukan wakil saya. Pak Wakil ada di samping saya, lalu wakil saya diminta bicara oleh Pak Surya Paloh, dia menceritakan sekian banyak bahkan lima kali lebih panjang intinya dia tidak diperankan. Lalu dia mengatakan di undang-undang seharusnya dia menangani bidang pemuda dan olahraga, pengawasan internal, pemberdayaan perempuan, dan ada satu lagi itu pun dia tidak dilibatkan. Itu kira-kira yang disampaikan wakil saya dalam forum pertemuan dengan Surya Paloh,” kata Gatot dalam sidang di pengadilan Tipikor tersebut.

Untuk diketahui, pengadilan ini sendiri menggelar perkara atas terdakwa Patrice Rio Capella yang didakwa menerima Rp200 juta dari Gatot Pujo Nugroho dan Evy Susanti melalui Fransisca Insani Rahesti dengan tujuan mempermudah pengurusan penghentian penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Batuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakkan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui pendekatan islah.

“Pak Wakil mengatakan, ia pun tidak dilibatkan untuk penempatan kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” tambah Gatot.

Padahal menurut Gatot, untuk mengisi jabatan kepala SKPD merupakan wewenang Gubernur. “Saya sampaikan ke Wagub, Pak Wakil ini ada 55 SKPD kita sudah konsultasi ke menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dan biro konsultasi kalau (penunjukkan kepala SKPD) sudah ‘due of duty’ jadi tidak perlu membidik jabatan tapi pengisian jabatan karena sesuatu dan lain hal misalnya karena pensiun,” tambah Gatot.

Menurut Gatot, pasca pertemuan ishlah itu, pemerintahan kembali berjalan lancar. “Setelah 19 Mei itu, publik dan media melihat kami sebagai pemerintahan,” ungkap Gatot.

Awal gonjang-ganjing Gatot dan Tengku Erry adalah terkait dengan pemanggilan Kabiro Keuangan Sumut Ahmad Fuad Lubis dan Plt Sekretaris Daerah Sabrina dalam penyelidikan kasus Bansos yang menjadikan Gatot sebagai tersangka.

“Yang dikatakan Mendagri hubungan harmonis antarkepala daerah dan wakil hanya bertahan 18 bulan. Kasus bansos itu yang pasti terkait politik karena berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK tidak ada kerugian dan meminta saya meminta OC Kaligis sebagai penasihat hukum karena bansos komoditas politik, kami pernah melakukan bedah dengan staf ahli mendagri dan mengatakan tidak ada pelanggaran dalam bansos itu,” ungkap Gatot.

Atas permintaan keterangan dua anak buahnya itu, Gatot pun berupaya untuk mendekati Rio Capella agar melangsungkan islah. “Pertemuan tanggal 19 Mei itu menurut kami peran banyak pihak, salah satunya Pak Rio karena beliau sekjen partai Nasdem,” jelas Gatot. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*