Politisi PDIP ini Desak Jokowi Lakukan Sidang Etik Terhadap Luhut

TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP.

KABARHUKUM-Jakarta | Politisi PDI Perjuangan Tubagus (TB) Hasanuddin sarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan persidangan etik terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan. Persidangan etik yang dimaksud adalah terkait dengan skandal Papa Minta Saham dimana Luhut diduga terlibat.

tb
Politisi PDIP dan Anggota DPR RI, TB Hasanuddin

Hasanuddin menjelaskan, bahwa hal ini didasari logika tindakan Menteri ESDM Sudirman Said (SS) yang melaporkan Ketua DPR Setya Novanto, terkait dugaan pelanggaran etika dalam skandal Papa Minta Saham ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kalau SS perkarakan etik Setya Novanto, apa Luhut tidak melanggar etik. Seharusnya Luhut juga di MKD-kan. Siapa yang menyidangkan etiknya? Ya Presiden. Dia (luhut) kan anggota kabinet,” ujar Anggota Komisi I DPR ini di Pressroom DPR, Jumat (4/12/2015).

Hasanudin juga  juga menegaskan, bahwa yang namanya sidang etik itu merupakan persoalan internal, bukan berkaitan dengan orang luar. “Seharusnya, perkara Papa Minta Saham diselesaikan dulu di ranah hukum bukan di MKD,” tegasnya.

Oleh karenanya,  Hasanuddin menilai langkah Kejaksaan Agung menyelidiki substansi dalam rekaman pertemuan antara Novanto, pengusaha M Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Maroef Sjamsoedin, sudah tepat, meski terlambat.

Diketahui, dalam rekaman tersebut nama Luhut Binsar Panjaitan termasuk yang cukup sering disebut oleh Novanto maupun M Riza Chalid. Bahkan, oleh Maroef, penyebutan nama Luhut dianggapnya sebagai jaminan. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*