Cegah Ancaman Liberalisme dan Komunisme, PETA Sumut Segera Dideklarasikan

Faisal dan Panglima Besar PETA Mayor (Purn) M. Kraeng Sila.

KABARHUKUM-Medan | Sumber Daya Alam (SDA) kita harus dikelola sendiri demi kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945.

Faisal dan Panglima Besar PETA Mayor (Purn) M. Kraeng Sila.
Panglima PETA Divisi Sumut Faisal dan Panglima Besar PETA Mayor (Purn) M. Kraeng Sila.

Demikian ditegaskan Faisal Adang, inisiator pembentukan Markas Divisi PETA (Pembela Tanah Air) Sumatera Utara, kepada kabarhukum.com, Selasa (15/12/2015).

Menurut Faisal, ancaman yang nyata bagi NKRI yang dilihat oleh Peta adalah cengkraman asing terhadap SDA kita.

“Selain itu, sekarang ini paham liberalisme dan komunisme juga menjadi ancaman serius bagi bangsa ini,” ujar dosen FH Universitas Muhammadiyah Sumatera (UMSU) ini.

Terkait rencana pendirian Divisi PETA Sumut, Faisal menjelaskan, sekarang ini PETA Sumut baru berupa komunitas, dan rencananya nanti akan diproyeksikan menjadi organisasi permanen yang akan memperjuangkan tujuan PETA itu sendiri, yaitu mempertahankan NKRI dan memperjuangkan pelaksanaan Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945.

“Untuk Sumut sendiri kita belum deklarasi. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan deklarasi dengan menghadirkan Panglima mabes PETA Mayor (Purn) M. Kraeng Sila,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Faisal, setelah deklarasi kita akan konsolidasi untuk membentuk struktur Peta Sumut. Selain itu juga kita berencana mendirikan koperasi sebagai wadah kesejahteraan anggota.

“Karena kita tidak ingin PETA nantinya di manfaatkan anggotanya untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara yg tidak benar. Kita tdk ingin peta jadi sarana untuk menakuti-nakuti pihak tertentu guna memperoleh sesuatu,” tegasnya. (*)


Laporan: Maestro Sihaloho

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*