Yusril: Pungutan untuk Dana Ketahanan Energi itu Melanggar Aturan !

KABARHUKUM-Jakarta | Keputusan pemerintah memungut dana ketahanan energi dari setiap liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dijual terus memicu polemik. Kali ini, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra bahkan menyebut pungutan itu melanggar aturan.

yusril
Yusril Ihza Mahendra

Menurutnya, pemerintah tidak bisa memungut dana ketahanan energi dengan menggunakan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai dasarnya. Dalam pasal itu diatur bahwa penelitian dan pengembangan teknologi penyedian dan pemanfaatan energi didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui APBN/APBD, serta kalangan swasta.

“Jadi pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan pasal 30 UU Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan BBM. Penganggaran itu harus dengan persetujuan DPR dan DPRD,” ujar Yusril , Jumat (25/12/2015).

Dikutip dari JPNN, Mantan menteri hukum dan HAM itu menegaskan, tidak ada norma apapun dalam pasal 30 UU Energi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM. Sebab, sambungnya, setiap pungutan harus masuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang harus ditetapkan lebih dulu dengan peraturan pemerintah.

“Pasal 30 UU Energi memang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang biaya riset untuk menemukan energi baru dan terbarukan harus diatur dengan PP. Namun hingga kini PP itu belum ada,” tegasnya.

Dengan demikian, Yusril mengingatkan Menteri ESDM Sudirman Said tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. “Kebiasaan mengumumkan suatu kebijakan tanpa dasar hukum itu seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah karena bertentangan dengan asas negara hukum yang dianut dalam UUD 1945,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said saat mengumumkan harga baru BBM bersibsidi pada Rabu (23/12) lalu menyatakan bahwa pemerintah akan memungut Rp 200 untuk setiap liter Premium. Sedangkan untuk solar, pemerintah akan memungut Rp 300.

Rencananya, pungutan itu akan diberlakukan seiring penjualan BBM bersubsidi dengan harga baru pada 5 Januari 2016 yang akan datang. (*)


Editor: Maestro Sihaloho

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*