Aksi Tuntut Periksa Prasetyo dan Paloh Hingga Kencingi KPK

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo. (foto: liputan6)

KABARHUKUM-Jakarta | Korupsi merupakan Ekstra Ordinary Crimes (kejahatan luar biasa) yang merugikan negara dan membuat rakyat sengsara, dan pelakunya harus diprioritaskan untuk dipenjarakan tanpa alasan apapun, karena bukti dan pembuktian sudah jelas dan akurat.

Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo. (foto: liputan6)
Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo. (foto: liputan6)

Untuk itu Himpunan Pemuda Peduli KPK (HIDUP KPK) menggelar aksi damai di depan gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan terkait dengan Pemufakatan Jahat Surya Paloh , HM Prasetyo dan Gatot Pujo Nugroho (mantan Gubernur Sumut) terkait dugaan korupsi Bansos Sumut dan Papa Minta Jatah SKPD Sumut , dengan Kordinator Aksi Andhika Febriandhanu.

Aksi damai secara teatrikal dengan memakai topeng menirukan Surya Paloh ketua umum partai Nasdem, Gatot Pujo Nugroho dan HM Prasetyo. Bahkan lebih gilanya unjuk rasa hingga aksi mengencingi KPK  sebagai simbol tidak beraninya KPK mengambil Alih kasus ‘Papa minta jatah SKPD Sumut’

“Negara ini adalah Negara hukum, maka sudah barang tentu hukum harus dijunjung setinggi-tingginya. Namun masih tak lepas dari ingatan kita bahwa masih banyak kecacatan hukum di Negara ini. Yang paling menyita public saat ini adalah maraknya kasus korupsi baik itu tingkat nasional maupun tingkat daerah,” Ucap Andhika Febriandhanu ditengah teriknya sinar matahari didepan KPK, Senin (18/1/2016)

Saat ini, lanjutnya, korupsi yang menyeret para petinggi negera ini adalah salah satunya sudah carut marut Korupsi SKPD di daerah Sumatera Utara. Keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo sudah tercium dari keterangan tersangka kasus suap dana Bansos Sumut sebelumnya yakni Gubernur non aktif Gatot Pujo Nugroho.

Dalam keterangan Gubernur Sumatera Utara nonaktif ini, ia tak membantah ada permintaan dari Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus Bansos di Kejagung.

Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, yaitu Rusli Paloh tentang penempatan pejabat Eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung. Lebih lanjut lagi, Prasetyo sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini, juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan.

Kerugian negara dalam korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gubernur non aktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mencapai Rp 2,1 miliar. Untuk perhitungan sementara, kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 miliar. Ini bisa bertambah lagi dengan munculnya kerugian negara setelah BPK RI melakukan audit.

Padahal kalau diakumulasi uang untuk pembangunan segala sektor di sumatera utara bersumber dari Bansos, BDB, DBH, dan bos mencapai trilyunan rupiah. Tipis kemungkinan uang masyarakat sumut di apbd tersebut dikorup cuma 2 milyar seharusnya lebih dari 2 milyar.

Asumsi HIDUP KPK tersebut bahwasanya, Surya paloh diduga sebagai otak dari inisiasi pertemuan (Eks)gubernur sumatera utara tersebut, dan istrinya juga Patrice Rio Capella di DPP Partai NASDEM beberapa waktu lalu

Surya Paloh diduga kuat otak dibalik upaya penyuapan hakim dipengadilan tinggi sumut, bahkan perihal keterangan yang diberikan saksi dipersidangan tindak pidana korupsi atau tipikor yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang disiapkan untuk menyuap Jaksa Agung. Mangkirnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan tipikor terkait kasus Bansos Sumut menuai berbagai kecurigaan.

Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam kasus yang sudah menjerat mantan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capela ini tentang keterlibatan Surya Paloh dan jaksa agung Prasetio sudah tercium dari keterangan tersangka Bansos Sumut Gatot Pujo Nugroho, ia tidak membantah adanya permintaan dari Surya Paloh kepada pihak satuan kerja perangkat daerah Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di kejagung.

Gatot mengakui bahwa ada komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh yaitu Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon dipemprof Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di kejagung. Prasetio sebagai pimpinan dari lembaga hukum yang memproses kasus ini juga dituntut untuk dilakukan pemanggilan dari fakta-fakta diatas

Tertuang pada tulisan tuntutan HIDUP KPK sebagai berikut menuntut:

1. Memberi dukungan kepada KPK untuk berani mengambil alih kasus Bansos Sumut dan Papa minta Jatah SKPD Sumut,

2.Menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar memberikan
Dukungan kepada KPK untuk berani
Mengambil alih serta menyelesaikan kasus Papa minta jatah SKPD Sumut,

3. Meminta kepada Presiden untuk berani mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung RI karena terlibat dalam Kasus Bansos Sumut dan Papa minta Jatah SKPD Sumut, (*)


 

Laporan: Barto

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*