Muhammadiyah Sumut: Tangani Konflik Sosial Tanjung Balai Secara Holistik, Bukan Parsial

Dr Abdul Hakim Siagian di damping Faisal M Hum memberikan penjelasan terkait Tragedi Tanjung Balai di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Jalan SM Raja Medan, Senin 1/8/2016. (Foto: M. Risfan Sihaloho-kabarhukum.com)

KABARHUKUM-Medan | Muhammadiyah Sumatera Utara menilai kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi Tanjung Balai merupakan konflik sosial. Karenanya penanganannya seyogianya menggunakan UU No 7 Tahun 2012 yang berkaitan tentang penanganan konflik sosial.

Dr Abdul Hakim Siagian di damping Faisal M Hum memberikan penjelasan terkait Tragedi Tanjung Balai di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Jalan SM Raja Medan, Senin 1/8/2016. (Foto: M. Risfan Sihaloho-kabarhukum.com)
Dr Abdul Hakim Siagian di damping Faisal M Hum memberikan penjelasan terkait Tragedi Tanjung Balai di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Jalan SM Raja Medan, Senin 1/8/2016. (Foto: M. Risfan Sihaloho-kabarhukum.com)

“Karena kerusuhan Tanjung Balai itu merupakan konflik sosial, maka langkah penanganan yang mesti dilakukan harus sesuai dengan norma hukum yang ada, yakni langkah yang konprehensif, bukan parsial,” ujar Dr Abdul Hakim Siagian M Hum, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (PWM Sumut) pada acara konprensi pers terkait kerusuhan Tanjung Balai di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (1/8/2016).

Sejauh ini, kata Hakim, piahaknya melihat kecenderungan penangan konflik Tanjung Balai tersebut masih terkesan parsial, misalanya langkah cepat pihak kepolisian yang menetapkan tersangka dan menonjolan medsos (media sosial, red) sebagai salah satu faktor penyulut pecahnya konlik.”Padahal substansi persoalannya tidak sesederhana dan sedangkal itu. Dalam ajaran hukum ada prinsip sebab-akibat atau kausalitas, ini mestinya harus dipahami, sebab konflik sosial itu sebenarnya bisa dipetakan dengan menggunakan pelbagai kacamata, seperti kacamata hukum, ekonomi, sosisiologi, antropologi dan sebagainya.

“Dari semua rangkaian pengamatan kacamata itu kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang persoalan yang terjadi. Karena sesungguhnya konflik sosial adalah akumulasi gesekan, pergumulan dan tumpukan sekian banyak problem dalam waktu yang tidak singkat yang mungkin selama ini terabaikan dan luput dari antisipasi. Dan kita percaya, dengan menggunakan berbagai kacamata akan mampu mengungkap akar maaslah konflik ini lebih objektif,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Hakim, pihaknya berharap konflik sosial Tanjung balai dapat dituntaskan secara holistik sampai ke akar masalahnya.

“Peristiwa ini terjadi karena abainya fungsi alat negara. Karena prinsip kejahatan, seluruh kekuatan atas nama negara adalah memaksimalkan upaya pencegahan (preentif dan preventif). Maka untuk kasus Tanjung Balai kita melihat upaya preentif dan preventif ini gagal total. Karena logikanya, tidak mungkin semua aparat saat kejadian sedang dalam status cuti secara bersamaan, ” jelasnya.

Jadi, menurut Hakim, menyerahkan sepenuhnya penanganan kerusuhan Tanjung Balai kepada pihak kepolisian yang lebih mengedepankan cara-cara parsial tentunya akan kurang maksimal dan tak akan menyelesaikan masalah. (*)


Laporan: M. Risfan Sihaloho

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*