Menuntaskan Akar Masalah Konflik Sosial

Huru-hara konflik sosial (foto: assets.rappler)

Konflik adalah bagian tak terpisahkan dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dan dalam batas-batas tertentu  konflik menjadi bumbu-bumbu kehidupan menuju perubahan didalam masyarakat.

Ilustrasi konflik sosial
Ilustrasi konflik sosial

Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat. Bahkan, tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Tiap masyarakat pasti pernah mengalami konflik, baik konflik dalam cakupan kecil atau konflik berskala besar. Konflik yang cakupannya kecil, seperti konflik dalam keluarga, teman, dan atasan/bawahan. Sementara itu, konflik dalam cakupan besar, seperti konflik antargolongan atau antarkampung.

Ya begitulah, Tidak ada masyarakat tanpa konflik, hanya saja bagaimana kita bisa me-manage konflik tersebut ke arah yang lebih baik.



Secara sederhana, pengertian konflik adalah saling memukul (configere). Namun, konflik tidak hanya berwujud pada pertentangan fisik. Secara umum, Pengertian Konflik Sosial adalah sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang adanya konflik adalah adanya perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya atau didamaikan baik itu perbedaan kepandaian, ciri fisik, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat.

Adapun defenisi konflik menurut para ahli adalah sebagai berikut; Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik adalah sebuah perjuangan mengenai nilai-nilai atau tuntutan atas status, kekuasaan, bermaksud untuk menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Hal senada juga disebutkan oleh Taquiri dalam Newstorm dan Davis (1997 bahwa konflik adalah warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontraversi dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

Konflik yang terjadi dalam kehidupan manusia itu beragam. Berdasarkan subjek yang terlibat maka ada beberapa jenis konflik; Konflik dalam diri individu (conflik within the individual).    Konflik antar-individu (conflik among individual). Konflik antar individu dan kelompok (conflik among individual and groups).  Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama (conflik among groups in the same organization).    Konflik antar organisasi (conflik among organization) dan Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda (conflik among individual in different organization).

Sedangkan menurut dampaknya, konflik itu ada dua jenis; Pertama,  Konflik konstruktif, yakni konflik yang mempunyai nilai positif kepada pengembanganmasyarakat. Kedua, Konflik destruktif, yaitukonflik yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat.

 

Akar Masalah

Menurut perspektif umum, penyebab utama (akar persoalan) terjadinya konflik sosial adalah adanya disfungsi sosial. Maksudnya, norma-norma sosial tidak ditaati dan pranata sosial serta pengendalian sosial tidak berfungsi dengan baik.

Sedangkan menurut teori konflik, penyebab terjadinya konflik sosial adalah adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan. Misalnya, ketidakmerataan distribusi sumber-sumber daya yang terbatas dalam masyarakat. Ditariknya kembali legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah. Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan. Minimnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah. Melemahnya kekuasaan negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah dan atau elit.

Akan tetapi, perlu kiranya dipahami, bahwa faktor-faktor penyebab konflik sosial tidak pernah bersifat sederhana dan tunggal melainkan bersifat kompleks dan jalin menjalin secara rumit. Faktor-faktor tersebut dapat sekaligus menyangkut dimensi ideologi-politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun agama.

Faktor Pemicu

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker, secara umum ada empat faktor utama yang menjadi pemicu penyebab terjadinya konflik, yaitu : Pertama, perbedaan individual.  Perbedaan pendirian dan perasaan orang seorang dalam masyarakat makin tajam, sehingga berptensi menimbulkan perselisihan, pertentangan, rivalitas bahkan bentrokan.

Kedua,  perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan sudah pasti akan memengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Hal ini juga akan akan menimbulkan pertentangan kelompok, terlebih dalam komunitas masyarakat yang plural dan heterogen.

Ketiga, perbedaan kepentingan. Bentrokan antar kepentingan, baik perseorangan maupun kelompok, misalnya kepentingan ekonomi, sosial, politik, ketertiban, dan keamanan. Permasalahan di bidang ekonomi, seperti kelangkaan beberapa kebutuhan pokok masyarakat.

Keempat, perubahan sosial. Dinamika perubahan sosial yang terlalu cepat di dalam masyarakat sehingga terjadi disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai baru. Ditambah lagi dampak ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian atau seluruh kelompok masyarakat akibat lajunya perubahan sosial tersebut.

Empat faktor yang jadi pemicu terjadinya konflik sosial di atas justru lebih sering dijadikan acuan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk menangani sebuah kasus konflik sosial.

 

Kasus Tanjung Balai

Adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi Tanjung Balai merupakan konflik sosial.  Namun, sejauh ini kecenderungan penangan konflik Tanjung Balai tersebut masih terkesan parsial, misalanya langkah cepat pihak kepolisian yang menetapkan tersangka dan menonjolan medsos (media sosial, red) sebagai salah satu faktor penyulut pecahnya konlik. Bahkan, kelihatannya kepolisian ingin membangun konstruk hukum atas kerusuhan Tanjungbalai berdasarkan pendekatan pidana, tetapi juga tidak sepenuhnya.  Padahal sudah ada UU Nomor 7 Tahun 2012 dan PP Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur tentang penyelesaian konflik Sosial.

Padahal kalau kita cermati, substansi persoalannya tidak sesederhana dan sedangkal itu. Harus dipahami, konflik sosial itu sebenarnya bisa dipetakan dengan menggunakan pelbagai kacamata, seperti kacamata hukum, ekonomi, sosisiologi, antropologi dan sebagainya.

Dari semua rangkaian pengamatan kacamata itu kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang persoalan yang terjadi. Karena sesungguhnya konflik sosial adalah akumulasi gesekan, pergumulan dan tumpukan sekian banyak problem dalam waktu yang tidak singkat yang mungkin selama ini terabaikan dan luput dari antisipasi. Dan dengan menggunakan berbagai kacamata tentunya kita akan mampu mengungkap akar maaslah konflik ini lebih objektif.

Karena itu, idealnya  konflik sosial Tanjung balai dapat dituntaskan secara holistik sampai ke akar masalahnya. Dengan demikian, Penanganannya juga  seyogianya menggunakan UU No 7 Tahun 2012 yang berkaitan tentang penanganan konflik sosial. Penggunaan UU ini  dinilai lebih efektif dan komprehensif dibanding pendekatan Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system). Artinya, pendekatan hukum pidana saja dinilai tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik. Pendekatan itu justru dianggap dapat memicu konflik lanjutan dan meluas ke daerah lainnya.

Di Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dijelaskan, bahwa penanganan konflik harus mengedepankan pendekatan musyawarah, kemanusian, hak asasi manusia, kebangsaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, ketertiban, keberlanjutan dan kearifan lokal, serta tanggungjawab negara, partisipatif dan tidak memihak serta tidak membeda-bedakan. (*)


M. Risfan Sihaloho, Redpel kabarhukum.com

ARTIKEL TERKAIT

Komentar Anda