Rhoma Irama Gugat UU Pemilu

Rhoma Irama

KABARHUKUM-JAKARTA | Ketua Umum DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Partai Idaman mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (9/8).

“Idaman dalam hal ini punya legal standing untuk mencapreskan ketua umumnya. Jadi suatu konsekuensi logis, kalau enggak ngapain saya ke MK,” ujar Rhoma saat mendaftarkan pengujian undang-undang ke MK.

Pada Pilgub DKI 2012 dan Pilpres 2014, Rhoma memang tak pernah sejalan dengan Jokowi. Tersirat, Rhoma ingin menantang Jokowi di Pilpres 2019. “Idaman dalam hal ini punya legal standing untuk mencapreskan ketua umumnya. Jadi suatu konsekuensi logis, kalau enggak ngapain saya ke MK,” ujar Rhoma saat mendaftarkan pengujian undang-undang ke MK.

Menurut pedangdut senior ini, ada dua hal yang dimintakan diuji oleh MK dari UU Pemilu yang hingga kini belum memperoleh penomoran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tersebut. Pertama, terkait aturan syarat ambang batas presiden dan syarat verifikasi faktual terhadap partai politik baru, yang sebelumnya belum ikut pada Pemilu 2014 lalu. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*