Mendagri: Ormas yang Akan Dibubarkan Bukan Berskala Nasional

Tjohjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri (foto:kemendagri.go.id)

KABARHUKUM-Jakarta | Setelah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) beberapa waktu yang lalu, rencananya dalam waktu dekat pemerintah juga berencana membubarkan organisasi masyarakat (ormas) lainnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan ormas tersebut terpantau melakukan aktivitas yang lebih radikal. “Namun, yang akan dibubarkan bukan merupakan ormas berskala nasional,” jelasnya kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2017).

Ia mengakui, pihaknya sudah melakukan pemantauan terhadap keberadaan ormas yang berbasis di daerah itu. Pemantauan sudah dilakukan selama sekitar dua tahun. Kendati demikian, ia masih enggan menyebutkan daerah mana saja yang menjadi basis kegiatan ormas.”Pokoknya ormas kecil, tidak berskala nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, informasi atas ormas tersebut telah dihimpun dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Selain itu, sejumlah informasi dari kepolisian dan kejaksaan juga telah melansir hal serupa.

Tjahjo juga menjelaskan bahwa bentuk penyimpangan ormas yang rencananya akan dibubarkan ini memiliki paham dan ideologi bertentangan dengan ideologi negara. Ormas yang dimaksud juga tidak ada kaitannya dengan agama. Ormas itu diketahui sudah melakukan kegiatannya di beberapa provinsi.

Seperti diketahui, pada 19 Juli lalu, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenkumham), Freddy Harris, telah mencabut Surat Keterangan (SK) Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pencabutan ini menindaklanjuti Perppu No 2 tahun 2017 tentang ormas yang sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*