Anggaran Tambahan Pengadaan Kotak Suara Transparan Capai Rp240 Miliar

Komisioner KPU memerlihatkan kotak suara transparan.

KABARHUKUM-JAKARTA | Anggaran pengadaan kotak suara transparan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mencapai Rp240 miliar. Angka tersebut didapat dari hasil pengalian harga maksimal kotak transparan sebesar Rp200.000 dengan kebutuhan kotak suara baru yang mencapai 1,2 juta kotak. ”Itu perkiraan maksimal,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, di kantor KPU, Jumat (11/8/2017).

Namun menurut dia, angka tersebut bisa berkurang. ”Nanti kita cari yang paling murah, karena ada juga yang model Rp95.000, Rp120.000. Kan ada, tergantung pilihan kita nanti mau kotak berbahan apa, plastik penuh ketebalannya berapa, terus volume, besarnya berapa, kan masih banyak,” ucap Arief.

Meski demikian Arief mengingatkan, perincian anggaran pengadaan kotak Rp200.000 tersebut belum termasuk biaya distribusi kotak menuju daerah pemilihan. Sebab hal ini dipengaruhi penghitungan perusahaan pengiriman barang yang akan bekerja sama dengan KPU nanti.

Arief menambahkan, sesuai dengan perkiraan kebutuhan, kotak suara yang diperlukan untuk memenuhi 700.000-an tempat pemungutan suara (TPS) adalah 3 juta kotak. Saat ini kotak suara yang tersedia baru mencapai 1,8 juta kotak. ”Artinya kita harus penuhi yang kurang itu dengan memproduksi baru,” ucap Arief.

KPU pada pemilu mendatang diharuskan membuat kotak suara transparan sebagaimana perintah Undang- Undang Pemilu Pasal 341 bahwa yang mengamanatkan bahwa isi kotak suara harus bisa terlihat dari luar. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*