Pak Erry, Kok Target Kinerja Pembangunan Sumut Menurun?

Gubsu, HT Erry Nuradi.

KABARHUKUM-MEDAN | Target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di bawah kepemimpinan Gubsu HT Erry Nuradi menurun. Penurunan itu tergambar dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) di perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemprovsu 2013-2018.

Hal itu terungkap dari pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dokumen rencana perubahan RPJMD 2013-2018 yang dibacakan Brilian Mochtar pada Jumat (11/8/2017) kemarin di Gedung DPRD Sumut Medan.

Disebutkan, penurunan target itu IKU itu menyasar bidang pendidikan, infrastruktur jalan, irigasi, kesehtan dan lainnya. Penetapan IKU akhir periode RPJMD 2013-2018 pada program pendidikan terjadi penurunan target lama usia sekolah dari sebelumnya 12% menjadi 10,70%.

Target Angka Partisipasi Murni (APM) SMA sederajat terjadi penurunan dari sebelumnya 80% menjadi 70%. Target persentase guru SMA berkualifikasi akademik S1/D4 semula 99,04% menjadi 93,7%.

Sementara itu, indikator kerja bidang kesehatan terjadai penurutan terget persentase ketersediaan obat dan vaksin dari 94% menjadi 82%. Target penduduk telah terjamin pemeliharaan kesehatan penurun dari 95% menjadi 85%.

Pada bidang pekerjaan umum terjadi penurunan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (95% menjadi 88%). Penurunan target ini dimulai sejak 2015 hingga 2018. Optimalisasi jaringan irigasi menurut dari 90% menjadi 85,7%.

Pembangunan/peningkatan jalan juga menurun, semula 1.486,21 km menjadi 935,73 km. Pemeliharaan rutin ruas jalan dari 14.888 km jadi 11.408 km. Pemeliharaan rutin jembatan dari 54.053 m jadi 51.918,57 m. Rasio jarangan rawa kondisi baik dari 60% menjadi 53,73%.

Penurunan target juga terlihat pada target jumlah pengangguran, penciptaan wirausahawaan baru, luas kawasan kumuh, rehabilitasi rumah layak huni dan target akses air minum, penurunan pencari kerja, kualitas tenaga kerja, peningkatan perselisihan buru dan pengusaha terhadap pemerintah serta serta penurunan jumlah koperasi aktif.

F-PDIP mengatakan, mereka akan meminta penjelasan dari Gubsu HT Erry Nuradi pada Rapat Paripurna RPJMD tanggal 14 Agustus 2017 mendatang. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*