HT Erry Nuradi: Target Kinerja Turun Karena Krisis Ekonomi Global

HT Erry Nuradi sewaktu menjadi Plt Gubsu beserta Dirut PDAM Tirtanadi saat meninjau IPA Sunggal.

KABARHUKUM-MEDAN | Krisis ekonomi global dituding menjadi kambing hitam penurunan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rencana perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (RPJMD) 2013-2018. Hal itu tergambar dari jawaban Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi dalam Nota Jawab Gubsu pada Rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (14/8/2017) kemarin. Secara tersirat, ini menandakan Pemprovsu mengakui adanya penurunan tersebut.

“Secara eksternal terhadap perubahan asumsi makro dan dampak dari krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Sumut sehingga berpengaruh terhadap capaian target IKU dan target kinerja Pemda,” kata Erry.

Erry menambahkan, penurunan target terjadi sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai terget semula sangatlah besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah sehingga target sasaran kondisi jalan mantap dan optimalisasi jaringan irigasi juga berubah mengikuti tersedianya anggaran penanganan jalan dan irigasi.

Sedangkan terkait penurunan jumlah kualitas tenaga kerja yaitu rasio lulusan S1-S2, S3, Gubsu mengatakan hal itu disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi global dan nasioal yang turut berakibat pada rendahnya permintaan terhadap tenaga kerja dan kemampuan memulai usaha, sehingga target angka penganggunran yang semula ditetapkan tidak dapat tercapai.

Gubsu juga mengatakan, perubahan revisi RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa perubahan normatif yaitu perubahan dari UU No. 32 tahun 2004 menjadi UU No. 23 tahun 2014 yang mengakibatkan adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota.

Revisi ini merefleksikan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagaimana yang ditekankan oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda terkait urusan konkuren bagik urusan wajib pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan.

Erry berharap DPRD Sumut dapat menyetujui Ranperda Perubahan Perda No. 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provsu 2013-2018 menjadi Perda. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*