Di Masa Jokowi Sudah Tiga Tahun Gaji PNS/TNI/Polri Tidak Naik-naik

Presiden Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI 2017.

KABARHUKUM-JAKARTA | Tampaknya belum ada rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun ini. Pasalnya, hal itu tidak disinggung dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi  tanggal 16 Agustus 2017 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dan Nota Keuangan dalam Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8/2017) ini. Itu artinya, gaji PNS, TNI dan Polri tidak pernah lagi mengalami kenaikan sejak tahun 2015.

Hal ini berbeda dengan Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang selalu menaikkan gaji PNS-TNI-Polri periode 2008-2014. Dari data Kementerian Keuangan sebelumnya terlihat pada 2008, kenaikan gaji mencapai 20%, 15% (2009 ), 5% (2010), 10% (2011) , 10% (2012), 7% (2013), dan 6% (2014).

Dalam periode 2008-2013, penghasilan dan kesejahteraan pegawai pemerintah mengalami peningkatan, yang tercermin pada kenaikan take home pay (THP) bagi PNS. THP PNS dengan pangkat terendah (golongan I/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari Rp 1.569.300 per bulan pada 2008 menjadi Rp 2.337.400 per bulan pada 2013.

Khusus bagi guru, THP guru dengan pangkat terendah (golongan II/a tidak kawin) mengalami peningkatan dari Rp 2.111.900 per bulan pada 2008 menjadi Rp 3.049.500 per bulan pada 2013. Sedangkan THP anggota TNI/ Polri dengan pangkat terendah (Tamtama/Bintara) juga meningkat dari Rp 2.153.340 per bulan pada 2008 menjadi Rp 2.983.500 pada 2013.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi memang pernah diberitakan berjanji untuk menaikkan gaji PNS. Hal ini dikatakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembang) 2016 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4/2016) lalu.

Namun janji Presiden soal kenaikkan gaji ini, konon, baru akan direalisasikan jika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 7%. “Presiden Janji kalau ekonomi tumbuh 6% atau mendekati 7%, gaji dan tunjangan gubernur, walikota, bupati, serta PNS akan dinaikkan,” kata Tjahjo waktu itu seperti dikutip wartawan.

Masalahnya, dalam pidato kenegaraan tahun ini, Jokowi justru menyatakan target pertumbuhan ekonomi 2018 hanya 5,4%. Karena tidak ada menyinggung kenaikan gaji PNS 2018, maka kebijakan penggajian PNS kemungkinan masih akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu memberikan gaji ke-13 dan 14 atau THR untuk PNS. Nilai THR setara dengan gaji pokok, sedangkan gaji ke-13 yaitu gaji pokok ditambah tunjangan.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), pernah mengatakan pemberian gaji ke-13 dan ke-14 akan diberikan berdasarkan pencapaian kinerja atau penilaian selama bekerja. Artinya, semakin bagus pelayanan publik yang dilakukan oleh badan atau lembaga, maka besar kemungkinan unit tersebut memperoleh gaji ke-13 dan ke-14.

Lalu, pemerintah pernah menginformasikan soal penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Gaji Tunjangan dan Fasilitas PNS di 2017 ini. Namun belum diketahui nasibnya hingga kini. Dalam draft RPP yang beredar, pemberian penghasilan PNS disajikan dalam bentuk indeks yang terdiri dari Indeks Gaji, Persentase Tunjangan Kinerja dari Gaji, dan Indeks Kemahalan Daerah.

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, rumusan gaji PNS terdiri dari tiga komponen, yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan daerah. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*