Fenomena Anomali Penegakan Hukum

Ilustrasi

Hukum yang idealnya diharapkan sebagai solusi terhadap pelbagai persoalan dan untuk menciptakankeadilan dan kesejahteraan, tapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah hal sebaliknya. Setiap peristiwa hukum yang telah dipertontonkan kepada rakyat, adalah tontonan penegakan hukum yang menyedihkan.

Indonesia adalah Negara Hukum. Itulah adagium yang sering diucapkan oleh para pemimpin, politisi, praktisi dan akademisi hukum ketika berbicara soal idealitas hukum di negara ini.

Namun sepertinya adagium itu  kian lama tidak bermakna dan cuma jadi bualan kosong, sebab kenyataannya tradisi penegakan hukum di negeri ini sungguh sangat memprihatinkan.  Justru selama ini yang banyak kita lihat adalah fenomena anomali  penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Anomali atau ketidaknormalan dalam penegakkan hukum  di republik ini adalah fenomena dan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kecenderungan ini benar-benar telah membuka mata kita bahwa memang sungguh bobrok penegakan hukum kita. Bejibun produk aturan hukum sudah dibuat dengan kata-kata yang indah dan memberikan jaminan, akan tetapi pelaksanaan dan pengamalannya tak pernah terbukti  dalam realitas. Bahkan sebaliknya justru lebih sering menciderai rasa keadilan rakyat.

Memang, adalah fakta yang tak bisa dibantah, bahwa fenomena anomali hukum  sepertinya semakin parah terjadi beberapa tahun terakhir ini, terutama di era pemerintahan Jokowi-JK. Tidak terhitung sudah kasus anomali penegakan hukum yang terjadi  sepanjang dua tahun rezim pemerintahan yang memiliki jargon “Kerja, Kerja dan Kerja” ini. Kita tentu masih ingat kasus kriminalisasi terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dilakukan oleh pihak kepolisian.  Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka terkait  kasus dugaan adanya transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pada hal ketika itu Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Namun lebih jauh dari itu, sebenarnya banyak kalangan mensinyalir keduanya dikriminalisasi karena ingin membongkar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah  merugikan uang negara sekitar 89,87 triliun semasa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri .

Anomali penegakan hukum terkait kasus tersebut ternyata  tidak hanya berhenti di situ. Tidak lama kemudian  anomali hukum terjadi kembali. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lewat  hakimnya  Sarpin Rizaldi  membuat keputusan yang sangat kontroversial, yakni  menerima gugatan penetapan tersangka terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Padahal banyak pakar hukum yang berpendapat  bahwa tersangka tak termasuk obyek praperadilan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sementara argumentasi hakim Sarpin sebaliknya.

Bentuk anomali penegakan hukum juga terlihat ketika terjadi faksionalisasi di tubuh dua Parpol, yakni PPP dan Partai Golkar. Dalam konteks kasus tersebut, pemerintah lewat Menteri Hukum dan HAM  nya Yasonna Laoly bukannya berupaya untuk menyelesaikan dan mendamaikan kubu-kubu yang berseteru di kedua parpol tersebut. Justru pemerintah melakukan intervensi yang menambah keruh keadaan dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang memihak dan pretensius.

Apa yang telah dilakukan pemerintah dalam kedua kasus tersebut tak ubahnya seperti memancing di air keruh. Pemerintah telah berhasil mengambil keuntungan signifikan dari bencana faksionalisasi yang melanda partai-partai oposisi. Dan sejauh ini harus diakui, strategi itu cukup berhasil, dimana kubu penguasa semakin tampil  “di atas angin”, sementara pihak oposisi kian melemah dan tergerus. Sangat jelas terlihat bagaimana pemerintah telah membuat keputusan yang anomali dan sangat kental aroma pragmatismenya.

Potret anomali penegakan hukum juga sangat nyata terlihat dari pelbagai kasus yang terjadi dipelbagai belahan nusantra, seperti kasus SARA di Tolikora Papua, kasus  pembakaran hutan dan lahan oleh sejumlah korporasi  yang mengakibatkan bencana kabut asap yang amat dahsyat. Semua kasus itu hingga kini masih jadi tanda tanya dan sangat kental kesan anomalinya.

Dan yang terakhir paling hangat adalah kasus penistaan agama oleh Ahok  dan kasus “Kopi Sianida”. Pada kedua kasus ini, lagi-lagi anomali penegakan hukum kembali kentara terlihat. Dalam kasus penistaan agama, kendati ribuan ummat Islam si seluruh penjuru tanah air melakukan aksi demonstrasi  mendesak supaya Ahok diproses hukum, namun sampai detik ini pihak kepolisian belum juga menjadikan Ahok sebagai tersangka. Padahal Ahok  sudah sangat nyata melakukan penistaan agama dan ribuan ummat .

Sedangkan kasus Kopi Sianida, beberapa hari yang lalu Hakim Pengadilan Negeri jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis kontroversial 20 tahun penjara  terhadap tersangka Jessica Kumala wongso. Dalam kasus itu hakim nekat membuat keputusan yang hanya mengandalkan hati nurani dan  teori para ahli, tanpa tiga alat bukti di KUHAP.

Abuse of Power

Begitulah potret anomali penegakan hukum yang marak terjadi di negeri ini.  Terbukti, negara itu sendiri sering mempertontonkan “abuse of power” pada semua sektor kekuasaan Negara, bahkan pada wilayah hukum.

Dan ironisnya, setiap ada penyimpangan selalu yang menjadi korban atau yang dikrobankan adalah rakyat jelata, aparatur tingkat bahwa atau sahanya sekedar eksekutor  di lapangan, sedangkan aktor intelektual yang berada di balik layar tidak mampu terungkap, sehingga kasus demi kasus akan hanya berkutat pada permukaan saja, tidak sampai pada akarnya.

Hukum yang idealnya diharapkan sebagai solusi terhadap pelbagai persoalan dan untuk menciptakankeadilan dan kesejahteraan, tapi dalam kenyataannya yang terjadi adalah hal sebaliknya. Setiap peristiwa hukum yang telah dipertontonkan kepada rakyat, adalah tontonan penegakan hukum yang menyedihkan.

Tepatlah kiranya Brian Z Tamanaha mengatakan, bahwa hukum adalah laksana “empty vessel” (bejana kosong) yang diisi dengan  harapan-harapan dan manipulasi. Hukum sering hanya diposisikan sebagai instrumen legal untuk memenuhi kepuasan orang-orang yang berkepentingan, tanpa diupayakan bagaimana subtansi dari intrumen legal tersebut, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum dalam penegakannya selalu berujung pada lahirnya terpinggirnya keadilan. Harapan keadilan oleh hukum dengan penegakannya, di era reformasi ini hanyalah impian yang tak kunjung realistis.

Dan tatkala Negara cuma dijalankan dengan pendekatan kekuasaan dan kekuatan, maka implikasinya keberpihakan kepada yang lemah menjadi absent. Hukum dalam kecenderungan seperti itu hanyalah sekedar jargon semata.

Terkait hal ini, sangat menarik apa yang pernah dikatakan Donald Black,  bahwa “ Law is notorious for giving advantages to the haves against  the have-not (Donald Black: 1989). Peristiwa demi peristiwa dari kasus hukum di negara yang mengklaim sebagai negara hukum ini, mempertegas bahwa telah terjadi anomali negara hukum, hukum dioperasionalkan hanya untuk memberi keuntungan dan melayani kepentingan ”the have”, bahkan hukum bisa diperjualbelikan kepada siapa yang mau membeli dengan harga tinggi.

Akar Sejarah

Bila ditelusuri sejarah hukum di republik ini, maka kita akan menepukan jejak nyata bahwa anomali atau ketidakwajaran hukum  sudah mengakar dalam tradisi hukum kita. Dan parahnya, fakta historis ini rupanya tidak disadari oleh para ahli hukum Indonesia.

Hukum yang bertumbuh di negeri tercinta ini adalah hasil rumusan kolonialis Belanda di masa penjajahan dulu. Tentu saja hukum tersebut disusun demi kepentingan dan keuntungan Belanda itu sendiri. Mereka bermukim di perkotaan atau yang pada zaman dulu disebut stadgemeenten (yang menjelma menjadi Pemerintahan Daerah Kota dewasa ini).

Anehnya, justru perangkat hukum inilah yang masih diandalkan hingga hari ini. Padahal dinamika persoalan hukum berkembang begitu dinamis dan cepat di tengah-tengah masyarakat. Dan terbukti dalam banyak kasus,  KUHP sudah sangat tidak berdaya untuk menyahuti tuntutan perkembangan hukum di negeri ini.

 

Rule of Law

Berangkat dari kondisi di atas, pantas kiranya kita merasa miris. Kondisi harus segera diperbaiki. Karena membiarkan kondisi negara hukum dalam kondisi sakit, sama halnya dengan menyerahkan eksistensi negara hukum pada ujung kematian hukum. Artinya negara ini akan digerakkan oleh kekuasaan, bukan oleh rule of law.  Upaya penyehatan hukum adalah meniscayakan, agar hukum di negara ini memiliki supremasi.

Upaya menyehatkan hukum yang menjadi prioritas utama adalah, bagaimana menyehatkan para penegak hukum dari penyakit ”sering memperdagangkan hukum”(law trade). Memperbicangkan penyembuhan penyakit penegak hukum pada dasarnya adalah  upaya recovery negara hukum. Hukum bisa tegak, hanya ditegakkan oleh orang-orang yang sehat secara moral dan spiritual. Integritas moral dan spiritual pada diri penegak hukum adalah syarat utama dalam mengoperasionalkan hukum. Menyerahkan hukum pada orang yang cacat secara moral dan spiritual sama halnya dengan membiarkan hukum di negara hukum ini menjadi hukum yang mati dan abnormal. Hukum hanya akan menjadi pasal-pasal indah dalam kodifikasi, yang tercerabut dari ruhnya, atau bagaikan pusaka yang sudah kehilangan daya kesaktiannya, hanya menyisakan kerangkanya.

Negara hukum formalitas dan negara hukum subtansial, pembedanya terletak pada apakah hukum suatu negara ditegakkan dalam rangka menciptakan keadilan atau ditegakkan dalam rangka memenuhi atau melayani kebutuhan kekuasaan. Untuk mengembalikan menjadi negara hukum subtansial, paradigma pembangunan manusia secara komprehensif (intelektual, spiritual dan moral) adalah prioritas utama, karena aspek manusialah yang menjadikan hukum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sehat dan tidaknya hukum sangat sangat tergantung kepada apakah penegaknya sehat secara moral dan spritual atau tidak.

Penutup

Tak diragukan lagi, anomali penegakan hukum di negara ini terjadi karena ketidakbecusan para pemangku pemerintahan, pemangku hukum dalam mengatur, menegakan hukum itu sendiri. Hukum Indonesia selalu tersandra oleh penyakit KUHP (Kasih Uang Habis Perkara) dan lemah di bawah hegemoni politik dan kekuasaan. Pendeknya, persis seperti yang pernah dikatakan oleh almarhum Adnan Buyung Nasution, bahwa dewasa ini  hukum tak jauh berbeda dengan jual-beli tahu-tempe di pasar.

Pada akhirnya,  sepertinya kita hanya bisa berharap  kepada pemerintah memiliki political-will untuk mengatasi dan memperbaiki kondisi ini. Caranya, segeralah instrospeksi diri dan  berhentilah  terus menghimbau rakyat untuk selalu sadar dan taat hukum, karena pada kenyataanya carut-marut hukum negeri ini lebih dikarenakan oleh ulah para penegak hukum yang dalam aksinya selalu mengatasnamakan negara. Sedangkan rakyat justru lebih sering jadi korban dalam anomali penegakan hukum itu. (*)


M. Risfan Sihaloho, Redpel kabarhukum.com

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*