KPK Sayangkan Pemberian Remisi Tahanan Korupsi

Ilustrasi remisi untuk koruptor. (foto: terasjatim)

KABARHUKUM-Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan Kemenkumham yang memberikan remisi untuk tahanan korupsi pada HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun kemarin.

“Kami berharap, kepada Kementerian hukum dan HAM, remisi itu jangan diobral. Terutama untuk tindak pidana serius. Misalnya tindak pidana terorisme, korupsi, narkoba,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Jumat (18/8).

Menurutnya remisi sebaiknya diberikan kepada para tahanan tindak pidana yang tidak serius. “Remisi itu, sudah jelas aturannya. Kalau dia bukan justice collaborator, dia tidak berhak mendapatkan remisi,” tegasnya.

Dalam rangka memperingati HUT ke-72 Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna H Laoly memberikan remisi kepada 400 tahanan korupsi yang mendapatkan remisi untuk pidana khusus sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2006 dan PP No 99/2012 terkait remisi untuk tahanan pidana khusus seperti narkotika dan korupsi. “Sebanyak tahanan korupsi ada 400 orang mendapatkan remisi,” ungkap Yasonna di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (17/8).

Dari 400 tahanan tersebut, belum ada tahanan korupsi yang mendapatkan remisi bebas. “Itu dari justice collaborator, yang termasuk dalam 400 orang itu bukan dari KPK saja, tetapi dari jaksa dan seluruh aparat Indonesia,” terang Yasonna.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*