Cerita Korupsi yang Tiada Akhir

Selama ini, ribuan kasus korupsi yang sudah terendus kepermukaan, namun bukan tidak mungkin bisa lebih banyak lagi sebenarnya yang luput dan belum terungkap. Dan dari semua yang terendus tersebut, sebagian di antaranya sudah diproses secara hukum. Hasilnya, sepertinya masih jauh dari yang diharapkan, untuk tidak menyebut sangat mengecewakan.

Sepertinya cerita soal korupsi di negeri tidak pernah berakhir, malah makin menggila. Sudah pelbagai upaya dilakukan untuk menjinakkan dan mengenyahkan penyakit kronis bangsa ini, namun hingga hari ini tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. Semakin diperbincangkan, justru korupsi makin merajalela.

Ya, tak bisa dipungkiri, fenomena korupsi di Indonesia memang cenderung  semakin parah. Hampir semua lini dan sisi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah terjangkiti virus korupsi, mulai dari pusat hingga daerah.




Selama ini, ribuan kasus korupsi yang sudah terendus kepermukaan, namun bukan tidak mungkin bisa lebih banyak lagi sebenarnya yang luput dan belum terungkap. Dan dari semua yang terendus tersebut, sebagian di antaranya sudah diproses secara hukum. Hasilnya, sepertinya masih jauh dari yang diharapkan, untuk tidak menyebut sangat mengecewakan.

Bahkan keberadaan KPK yang awal pembentukannya sangat diharapkan mampu berperan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di republik ini  pun sepertinya sejauh ini tidak berbuat banyak untuk merubah keadaan. Ada kecenderungan, kasus-kasus korupsi  yang serius ditangani oleh KPK cuma yang kelas teri saja, sementara  untuk kasus korupsi kelas kakap sepertinya KPK tak punya nyali untuk membongkarnya, misalnya kasus mega korupsi BLBI dan Century.

Kasus korupsi paling hangat yang menghebohkan ruang publik beberapa minggu terakhir ini adalah kasus Maha Korupsi E-KTP. Kasus korupsi sangat menggemparkan sekaligus menjijikkan. Betapa tidak,  diduga kuat  puluhan elit politik terlibat secara “bancakan” dan berjama’ah menelap uang rakyat, baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif.

Bahaya Korupsi

Korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok  adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari perspektif hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Adapun dalam alam arti yang luas, korupsi atau adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat.

Tak salah lagi, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil . Politikus-politikus  pro kapitalis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Jika ditanya, mungkin kita semua sepakat  menyatakan korupsi merupaka hal yang memalukan dan merugikan  bagi negara. Alasannya, karena mereka yang melakukan korupsi seenak-enaknya memnghamburkan uang yang bukan milik mereka.  Jika korupsi terus berlanjut maka masyarakat yang kurang mampu akan semakin tersiksa dan ekonomi rakyapun semakin lama semakin memburuk.

Parahnya lagi, bahkan disaat masayarakat sedang kesusahan mereka yang melakukan korupsi malah bersenang-senang dengan uang hasih korupsi dengan membeli mobil mewah,pergi keluar negeri, dan membieli rumah mewah.

Korupsi juga sudah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari,seperti tidak makan kalau tidak korupsi. Dimulai dari pangkat yang paling rendah dan pangkat yang paling tinggi mereka melakukan korupsi. Dan melayahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk kepentingan pribadi mereka.

Virus korupsi juga telah menyebar ke kelompok masyarakat apa dan mana pun juga. Oleh karena itu, sekali ditemukan virusnya di satu tempat, tempat yang lain pun telah terkena pula. Wajah-wajah virus itu pun tidak sedikitpun yang merasa menyesali perbuatannya. Sekian banyak virus yang dapat dideteksi, virus-virus yang lain muncul lagi, dan tidak kalah ganasnya.

Penegakan Hukum yang Lemah

Mengapa orang yang melakukan korupsi  begitu gampang dan tidak  berpikir ulang untuk  melakukan korupsi ?

Seharusnya mereka yang melakukan korupsi  harus dihukum dan uang yang mereka korupsi  harus dikembalikan kepada negara. Tapi apa daya hukum di Indonesia lemah, malah orang yang korupsi menyuap untuk meringankan hukuman seperti minta vonisnya dikurangi, padahal kesalahan mereka yang melakukan korupsi tidak bisa ditolerir lagi dan itu harus dihukum seberat-beratnya.

Melihat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi selama ini, maka sepertinya kita pantas miris dan pesimis.  Belum lama ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkanvonis hakim yang dijatuhkan kepada para aktir korupsi terbilang lemah dan rendah. Kecenderungan  ini  tentu jika dibiarkan justru tidak akan membuat efek jera kepada calon-calon pelaku korupsi lainnya.

ICW bahkan menilai bahwa rendahnya vonis hakim ini dikarenakan salah satunya rendahnya tuntutan hukuman yang ditetapkan oleh jaksa penuntut umum (JPU)

Penutup

Penulis sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh ICW tersebut. Bahkan, bukan hanya tren vonis ringan majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) saja yang perlu diperhatikan, namun juga membahas perihal aspek berat ringannya sebuah tuntutan, termasuk perihal pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi yang terbukti di pengadilan. Karena perbuatan korupsi  merupakan suatu langkah pengkhianatan aktor politik kepada masyarakat yang memilihnya.

Selain itu,  kalau menyangkut korporasi atau institusi, kita berharap keputusan terhapa para pelaku korupsi ini tidak lagi dikenakan pada individu. Namun bila memang sebuah korporasi ikut ambil bagian maka pihaknya tidak akan segan-segan juga menjerat perusahaan  yang dimaksudkan. Atau kalau dilakukan secara sistematis oleh sebuah parpol, maka parpol itu bisa dibubarkan.

Bahkan dalam bentuk yang lebih tegas, sepertinya bangsa ini sudah sepantasnya kembali mempertimbangkan gagasan “hukuman mati” buat pelaku korupsi. Kalau bisa diterapkan untuk pelaku narkoba dan terorisme, mengapa tidak bisa juga diterapkan untuk koruptor.

Tapi,  sekali lagi semuanya tetap terpulang kepada para elit politik dan elit kekuasaan yang berwenang dalam membuat dan menjalankan sebuah kebijakan. (*)


M. Risfan Sihaloho, Redpel kabarhukum.com

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*