Kementerian LHK Dinilai Tak Transparan Kelola Uang Tebusan Register 40

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja. (foto: setkab)

KABARHUKUM-MEDAN | Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) tidak transparan dalam pengelolaan uang tebusan yang diberikan oleh PT Torganda (perusahaan milik mendiang Darius Lungguk Sitorus) di lahan register 40, Padang Lawas, Sumut. Jumlah dana yang diperkirakan telah mencapai Rp7,8 triliun harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Demikian dinyatakan Dana Tarigan, Direktur Ekesekutif Walhi Sumatera Utara, Jum’at (18/8/2017) dalam keterangan persnya di Medan.

“Perintah putusan MA dieksekusi semuanya, kemudian perusahaan diberikan waktu satu siklus tanam sawit, kemudian dihutankan kembali. Nah, uang yang satu siklus tanam tersebut kan seharusnya dikembalikan ke negara. Kalau menurut hitungan kita sudah mencapai Rp 7,8 triliun, siapa yang pegang?” kata Dana dalam keterangannya.

Dana menegaskan, jika uang tersebut belum dibayarkan oleh PT Torganda maka pemerintah harus meminta uang tersebut. Kalau tidak, ada kerugian yang dialami oleh negara dan memunculkan kecurigaan kalau uang tersebut di bagi-bagi kepada oknum.

Dana mengacu pada putusan Mahkamah Agung nomor 2642/K/PID/2006 yang sudah berkekuatan hukum dan memutuskan DL Sitorus bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya, PT Torganda dan PT Torus Ganda. Putusan kasasi itu menyebutkan; pertama, Perkebunan kelapa sawit seluas ± 23.000 ha, yang dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT. Torganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, dirampas untuk negara lewat Departemen Kehutanan.

Kedua, Perkebunan kelapa sawit seluas ± 24.000 ha, yang dikuasai Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Satu dan PT Torus Ganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, juga dirampas untuk Negara lewat Departemen Kehutanan.

Dana mengatakan, sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan KLHK untuk menanyakan hal tersebut. “Terakhir kami ada raker (rapat kerja) dengan KLHK pas puasa. Kami tanyakan kenapa lahan tersebut belum di eksekusi. Mereka bilang sedang siapkan tim, kami bilang kalian siapkan terus tapi sampai sekarang tidak dieksekusi,” tegas Dana.

Dana menduga ada kekuatan tertentu yang membuat KLHK tidak berani mengambil tindakan untuk mengeksekusi lahan tersebut. “Itu sudah sepuluh tahun tapi tidak dieksekusi,” tambahnya lagi. (*)


sumber: antara

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*