Ombudsman Sumut: Pemalsuan Surat Miskin Pelanggaran Administrasi Berat

Drs Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

KABARHUKUM-MEDAN | Pemalsuan surat miskin oleh orangtua siswa agar diterima di SMA Negeri 1 Medan merupakan pelanggaran berat. Hal tersebut dikatakan Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan wilayah Sumatera Utara, Drs Abyadi Siregar usai menyerahkan rekomendasi terkait pelanggaran itu kepada tiga pihak terkait.

“Pemalsuan ini merupakan pelanggaran serius. Sehingga harus diproses agar ini bisa dibenahi,” kata Abyadi, menjawab wartawan, Senin, (21/8/2017).

Orang nomor satu di Ombudsman Sumut ini menegaskan, saran yang disampaikannya sudah jelas dan harus dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. “Saran kami sudah jelas, harus dilaksanakan dan ketentuan undang-undang mengatur itu,” tegasnya.

Ditambahkannya, Ombudsman Sumut merekomendasikan saran yang harus dilaksanakan terkait terbitnya surat miskin itu oleh tiga pihak yaitu Dinas Pendidikan Sumatera Utara selaku penanggungjawab terhadap PPDB online, Pemko Medan terkait terbitnya surat miskin bagi seorang anak pengusaha warga Medan yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah mulai dari tigkat kepling hingga lurah dan dinas sosial serta rekomendasi yang sama juga diserahkan kepada pihak Pemkab Deliserdang menyusul terbitnya surat miskin anak seorang Kapolsek yang tercatat sebagai warga kabupaten tersebut.

Sementara itu, Kabid Pembinaan SMA Sumut, Hamidah Pasaribu mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi ombudsman tersebut. “Setelah ada rekomendasi, tentunya akan kita tindaklanjuti. Hal ini tidak boleh terulang lagi,” katanya. (*)


Laporan: Adek Siahaan

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*