UU Pemilu Mulai Berlaku Hari Ini

Pemberian naskah RUU Pemilu dari DPR ke Mendagri usai paripurna persetujuan DPR beberapa waktu lalu.

KABARHUKUM-JAKARTA | UU Penyelenggaraan Pemilu sudah resmi diundangkan. Dengan disahkannya UU ini, KPU dapat menyusun PKPU dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2019. Namun, belum dijelaskan apakah UU Pemilu ini sudah diteken Presiden.

“Info KPU sudah. Maka KPU sudah umumkan Senin (21/8/2017) ini UU mulai berlaku dalam rangka menyusun PKPU berdasarkan UU,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Senin (21/8/2017).

Namun Tjahjo belum melihat tembusan UU Pemilu yang dikirim ke Kemendagri. Ia meminta UU Pemilu dapat dijadikan acuan bagi penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP.

“UU Pemilu prinsipnya menjadi acuan utama penyelenggara Pemilu dalam menyusun peraturan-peraturan KPI dan pengawas serta DKPP dan acuan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu. Tidak boleh menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut, kecuali ada hal-hal yang belum diatur dan harus ada keputusan/peraturan detailnya,” urai Tjahjo.

DPR sudah mengirimkan naskah UU Pemilu pada Senin (7/8/2017) lalu. DPR mengirim naskah tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). UU Pemilu sendiri disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna pada 20 Juli lalu. Saat pengesahan, F-PAN, F-Gerindra, F-PD, dan F-PKS walk out karena tak setuju dengan presidential threshold 20% dalam UU.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Prof Yusril Ihza Mahendra sendiri sudah menyatakan akan mengajukan judicial review terhadap UU ini. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*