Enggan Penuhi Panggilan DPR, KPK Dinilai Berpotensi Merusak Ketatanegaraan

Pakar hukum UI, Margarito Kamis.

KABARHUKUM-JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memiliki potensi merusak sistem ketatanegaraan karena enggan memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPR.

“Bila KPK tidak datang, maka rusak total sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK yang menurut hukum tidak diperintahkan pembentukannya oleh UUD 1945, justru menempatkan diri di atas UUD 1945,” kata Pakar hukum tata negara Margarito Kamis, seperti dilansir dari Aktual.

Diterangkan Margarito, DPR merupakan lembaga yang jelas diatur dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, secara otomatis menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Sehingga, semua pihak seharusnya menghormati DPR sebagai lembaga legislatif yang ada di Indonesia dan jelas diatur dalam konstitusi.

Lanjutnya, sedangkan sikap KPK tidak mencerminkan adanya sikap penghormatan terhadap DPR. Sehingga dapat menjadi preseden buruk dalam kehidupan tata negara Indonesia di masa depan.

“Andai KPK tidak hadir, maka KPK telah mentasbiskan dirinya sebagai lembaga yang monopolistik, supreme di atas lembaga lainnya, terutama DPR, yang eksistensinya diatur dan perintahkan pembentukannya oleh UUD 1945,” terang Margarito.

Ia mendesak lembaga anti rasuah tersebut untuk tidak berdalih dan segera menghadiri panggilan dari Pansus angket KPK untuk menegakkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara.Terlebih, hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR dan diatur dalam UUD 1945.(*)

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*