Shohibul: Saya Usulkan Rp 1 Triliun Perpartai Setiap Tahun

KABARHUKUM-Medan | Pemerhati sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor Siregar mengatakan, rencana pemerintah menaikkan dana parpol menjadi 10 kali lipat dari APBN belum didasarkan kepada analisis kebutuhan yang benar.

“Justru saya usulkan 1 triliun rupiah untuk setiap partai setiap tahun,” ujarnya, Senin (28/8/2017).

Koordinator n’BASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) ini mengungkapkan, bahwa sesungguhnya sejak beberapa tahun lalu ia sudah berteriak mengusulkan agar dana parpol dari APBN dan APBD dinaikkan jumlahnya. “Pertimbangannya, sebagai sebuah Negara yang dibangun dengan prinsip demokrasi, Indonesia pasti akan kupak-kapik jika pilar demokrasinya tak beres, yakni parpol itu,” jelasnya.

Selama ini menurut Shohibul ada sejumlah kelemahan parpol di Indonesia, yakni rekrutmen, kaderisasi, dan pembiayaan. “Semua partai tak bisa lepas dari konfik internal karena masalah-masalah klasik itu,” sebutnya.

Karena ketidak jelasan pembiayaan dan di tengah ketidakmungkinan beroleh iyuran anggota (dan kalau pun diterapkan jumlahnya sangatlah kecil), Shohibul menilai lazimnya kemudian partai-partai di Indonesia berusaha memperoleh dari sumber-sumber tak jelas. “Berburulah mereka jabatan-jabatan eksekutif agar dana APBN dan APBN dapat disimpangkan sesuai kebutuhan dan kepentingan mereka. Akibatnya penegakan hukum terhadap korupsi tidak bisa dilakukan,” ungkapnya.

Lantas, lanjut Shohibul, pada setiap event pilkada dan pilpres, bahkan pileg, lazimnya adalah menjadi momentum bagi partai untuk “memeras”. Akibatnya dirasakan kemudian, karena semua orang yang telah mengeluarkan modal besar untuk terpilih menjadi legislatif, walikota, bupati, gubernur dan presiden tentu wajib mengembalikan modal dengan berbagai cara. “Itu sebabnya peran pengusaha hitam selalu hadir signifikan,” kata Shibul.

Itulah kemudian yang menjadi alasan mengapa Shohibul mengusulkan idealnya dana parpol sebesar 1 triliun rupiah. Karena itu, ia berharap nanti akan ada iklim dinamika partai yang sehat, bahwa tanpa harus mencuri uang Negara partai bisa menjalankan fungsinya mengagregasi kepentingan rakyat.

Namun ia mengingatkan, ada beberapa hal diperhatikan, misalnya model pengawasan pemanfaatan (pembelanjaan) uang APBN dan APBD. Menurutnya embaga penegak hukum wajib tegas dan tak boleh meper berhadapan dengan partai mana pun. Dana itu harus disalurkan dengan transparan kepada semua kepengurusan partai mulai dari pusat hingga daerah dan bahkan level terendah di pedesaan.

“Karena uang itu bisa menumpuk ke tangan para elit politik jika tak dibuatkan model alokasi dan pembelanjaan serta model pertanggungjawabannya secara akuntable dan transparan,” katanya.

Shohibul berharap kelak akan muncullah kebudayaan politik Indonesia yang sehat, yang seirama kata dan perbuatan (tidak munafik) jika masalah pembiayaan partai ini diselesaikan.

Berikutnya, kata Shohibul, kelak harus dilakukan perubahan ketentuan partai yang lebih selektif agar nanti jumlah partai semakin menciut.

Dalam hal legalitas partai, Shohibul mengingatkan pemerintah jangan sok jagoan menjadi pemutus pendirian dan eksistensi partai. Ia (pemerintah), kata Shohibul, hanya fasilitator yang secara administratif melayani keterdaftaran, bukan pemberian izin dan pembubaran. “Satu-satunya institusi yang bisa membubarkan partai hanyalah pengadilan. Negara tak boleh dibiarkan menjadi wadah yang memelihara diktator,” tegasnya. (*)

 

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*