Aktivis Keberatan Mantan Napi Korupsi Diangkat Jadi Staf Ahli Walikota Ambon

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. (foto: radiodms)

KABARHUKUM-AMBON | Aktivis asal Pulau Kisar Maluku Barat Daya di Jakarta, Soraya Dharmawaty Francis, menghimbau para kepala daerah di Maluku agar tidak mengangkat mantan narapidana korupsi untuk menduduki sesuatu jabatan struktural dalam birokrasi pemerintahan di daerah.

“Sebab pengangkatan seseorang mantan narapidana korupsi dalam jabatan struktural bisa dipastikan akan melukai rasa keadilan publik terutama para aktivis anti korupsi yang tuntutannya pada belakangan ini makin gencar dan massif. Bahkan berpotensi memicu blunder politik di daerah karena bisa saja berujung pada impeachment kepala daerah,” demikian disebutkan Soraya saat dihubungi di Jakarta, Ahad (27/8/2017).

Komentar Soraya yang merupakan jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini terkait berita pengangkatan mantan narapidana korupsi bernama Jacky Talahatu untuk menjabat staf ahli Walikota Ambon yang akhirnya mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan terutama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon.

Saat dihubungi melalui ponselnya, Soraya mengakui sebelum ini dirinya memang sempat mengikuti berita yang terbit di Kota Ambon. Dia mengaku kaget pula ketika membaca berita tersebut, karena menurutnya itu merupakan wujud kesewenang-wenangan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Louhenapessy dinilainya telah mengabaikan kewajibannya selaku kepala daerah sesuai perintah undang-undang untuk mematuhi semua aturan perundang-undangan.

Padahal menurut dia, Louhenapessy sebelumnya adalah seorang advokat sepuh yang mestinya sangat memahami efek hukumnya.

Ditambahkannya, Talahatu bukan saja jangan diberikan jabatan struktural, melainkan mestinya telah diberhentikan secara tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PNS begitu putusan yang didakwakan padanya oleh Jaksa Penuntut Umum telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian tidak dengan hormat ini, menurut Soraya, adalah perintah Undang-Undang, setidak-tidaknya bila merujuk pada norma pasal 87 ayat (4) UU ASN No. 5 tahun 2014. Dalam hal PNS tersebut tidak diberhentikan saja, menurut dia, Walikota Louhenapessy sebenarnya sudah melalaikan kewajibannya selaku kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b UU Pemerintah Daerah No. 23 tahun 2014, yaitu wajib mematuhi semua aturan perundang-undangan.

Lagipula dengan mengangkat PNS tersebut dalam jabatan struktural, berarti telah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) huruf a, yaitu, membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakannya ini dapat memicu timbulnya blunder politik di daerah sebab bisa berujung pada impeachment bilamana DPRD menyatakan pendapat sesuai pasal 80 ayat (1) huruf a kemudian diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung RI dalam tempo 30 (tiga puluh) hari dan amar putusan itu menyatakan kepala daerah terbukti telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf b.

Sebagaimana diketahui, media lokal yang terbit di Kota Ambon memberitakan pengangkatan mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon, Jacky Talahatu, sebagai Staf Ahli Walikota Ambon Risard Louhenapessy. Walikota dinilai lalai karena Talahattu justru pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap gara-gara terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Soraya menghimbau Walikota Louhenapessy agar membatalkan surat keputusan pengangkatan Talahatu dalam jabatan struktural yang dipersoalkan para legislator, kemudian segera menerbitkan keputusan baru memberhentikannya dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai perintah UU ASN. (*)


Laporan: Udin W-Mal

Bagi berita:

8 Comments

  1. DPRD KOTA AMBON PATUT DIACUNGI JEMPOL !!!!!!!
    Sepakat, itu perintah UU No. 5 tahun 2014 bahwa seorang harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS bila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan dia terbukti bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan yang oleh karena itu dikenakan sangsi pidana penjara. Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) yang mengangkat seseorang mantan narapidana korupsi untuk menduduki sesuatu jabatan dalam birokrasi pemerintahan di daerah sebaiknya diberikan sangsi sesuai UU No. 23 tahun 2014. DPRD tidak boleh diam, karena melekat fungsi pengawasan. Dalam kasus di Pemerintah Kota ini, DPRD Kota Ambon (Rustam Latupono Dkk) yang spontan bersikap patut diacungi jempol.

  2. Mmng brita pengangkatan Jacky Talahattu menjbt Stah Ahli Walikota Ambon menuai reaksi keras dari brbagai klngan, bukan saja Ketua dan Wakil Ketua bersm beberp Anggota DPRD Kota Ambon melainkan juga dr kalangan LSM smpai Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo.
    Bgi kami sndiri, lngkah ini jelas tdk dpt dibnrkan, krn sdh jls sbg hal yg terlrng. Krn itu bnr pula bila Walikota dipenalti, sbb tlh dg tdk mmberhntikan JT sebg PNS sesuai printah UU no 5 thn 2014 sm artinya tlh mellaikan kewjban mmatuhi UU sebgmn dimksud psl 67 hrf b UU no 23 thn 2014.
    Akan ttapi anehnya, reaksi yg berentetan ini hanya pd Walikota Risard Louhenapessy gara-gara diangkatnya Talahattu sbg Staf Ahli, pdhal dlm jajaran Pemprov Maluku pun ada mantan napi korupsi menduduki jabatan eselon II (Kepala Biro) baru sj dilantik hari Sabtu 3 Juni yg llu, sm sekali tdk ada yg bereaksi. Mngpa demikian ?

  3. Mmng brita pengangkatan JT menjbt Stah Ahli Walikota Ambon menuai reaksi berupa komentar dari brbagai klngan. Mngikuti pmbritaan media, reaksi ini trnyata bukan saja dr Ketua dan Wakil Ketua bersm beberp Anggota DPRD Kota Ambon ttpi juga kalangan LSM smpai Mendagri Tjahyo Kumolo.
    Bgi kami sndiri, lngkah ini mmng tdk dpt dibnrkan, krn itu sah2 sj bila DPRD Kota Ambon brkehndak menggunakan hak interpelasi. Sbb dg tdk mmberhntikan JT sebg PNS sesuai printah UU no 5 thn 2014 sm artinya tlh mellaikan kewjban sbg kepala daerah utk mmatuhi semua UU sebgmn dimksud psl 67 hrf b UU no 23 thn 2014.
    Akan ttapi ironisnya, reaksi yg berentetan sprti ini hanya mngarah pd Walikota Ris Louhenapessy gara2 JT diangkat sbg Staf Ahli, pdhal dlm jajaran Pemprov Maluku pun ada mntan napi korupsi duduki jabatan struktural, mlh sdh lbh dulu dibanding JT, namun smpe sejauh ini tdk ada yg bereaksi termasuk kalangan DPRD. Gerangan apakah ini ?

  4. Pendek kata, Gubernur mau pun Walikota harus mencopot mantan napi korupsi yang terlanjur diangkat menduduki jabatan dalam struktur pemerintah daerah. Kedua2nya sudah melakukan kesalahan yang sama, mengabaikan kewajiban selaku kepala daerah dengan tidak mentaati aturan perundang-undangan ASN.

  5. Kata Mendagri Tjahyo Kumolo, seseorang PNS mantan napi kasus korupsi kalau sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti bersalah apalagi dipidana penjara harus tidak diangkat menduduki jabatan. Kalau sudah terlanjur diangkat, harus dicopot.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*