Shohibul: Mestinya Tjohjo Kumolo Jadi Negarawan, Bukan Skrup Partai Politik

Shohibul Ansor Siregar. (Foto: M. Risfan Sihaloho/kabarhukum.com)

KABARHUKUM- Medan | Shohibul Anshor Siregar menyesalkan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo di Medan yang menyatakan secara simplistik bahwa ukuran keberhasilan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia adalah partisipasi politik.

Pemerhati sosial politik FISIP UMSU ini menilai, pernyataan Mendagri tersebut
cuma berusaha membungkus secara rapi fakta-fakta buruk demokrasi di Indonesia. “Tjahjo terlalu simplistik dan saya duga itu disebabkan ambisi kekuasaan rezim yang begitu kuat dalam pikirannya sebagai menteri yang berasal dari the ruling party yang ingin melestarikan kekuasaa,” ujar Shohibul.

Harus dipahami, kata Shohibul, bahwa partisipasi politik berkorelasi dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem, terutama kepemiluan dan dimensi demokrasi lainnya. “Partisipasi politik apa yang bisa diharapkan jika masyarakat tahu para calon yang maju tak sesuai dengan harapan mereka ?!,” tanya.

Masyarakat kini, sambungnya, tahu bahwa jumlah uang yang dapat disetor dan kedekatan seseorang dengan pimpinan pusat partai adalah faktor penentu seseorang ditetapkan sebagai calon kepala daerah. “Bercermin dari pilkada Jakarta, praktik money bombing sudah menjadi cara yang direstui secara de facto,” ungkapnya.

Dari itu, lanjut Koordinator n’ BASIS (Pengemban Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya) ini, mestinya hal-hal krusial itulah yang perlu menjadi perhatian serius di Indonesia saat ini. Dan dalam kapasitasnya sebagai Mendagri, menurutnyaTjahjo Kumolo seharusnya terdorong secara politik dan moral untuk membenahi aspek-aspek demokrasi non elektoral lainnya.

Misalnya, jelas Shohibul, berdasarkan fakta-fakta yang ada, Indeks Demokrasi Indonesia (2016) adalah 70,09, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 72,82. Penurunan ini dipengaruhi 3 aspek demokrasi, yakni aspek kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Kemudian hak-hak politik yang turun 0,52 poin, dari 70,63 menjadi 70,11. Aspek ketiga ialah lembaga-lembaga demokrasi yang mengalami penurunan 4,82 poin, dari 66,87 menjadi 62,05.

Penurunan capaian demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil diakibatkan oleh fakta meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat dan ini lebih banyak disebabkan oleh faktor kepemerintahan. Ekspresi pemerintahan tak responsif dan itu bermakna menjauhi Nawacita, diiringi oleh ketakpedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah. “Orang merasa tak ada yang akan berubah selain pencitraan belaka,” ucapnya.

Menurut Shohibul yang juga Ketua Lembaga Hikmah dan Kajian Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP PWM Sumut), semua ini berakar pada aspek lembaga demokrasi yang pada tahun-tahun menghabiskan sisa periode pemerintahan jauh lebih mementingkan masalah suksesi daripada kesejahteraan masyarakat. Peran partai politik dan peran birokrasi pemerintah misalnya, kini sudah tak lagi berfokus kepada kepentingan masyarakat, melainkan kekuasaan yang hendak diawetkan. “Ini terjadi secara nasional, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah dan desa,” ujarnya.

Lantas, katanya, jika demokrasi hanya urusan yang terbatas kepada penentuan siapa pemegang mandat pemerintahan seperti yang sekarang menjadi trend tunggal di Indonesia, sudah barang tentu masyarakat tidak merasa punya urusan dengan itu.

Satu lagi, lanjut Shohibul, hal yang mesti menjadi perhatian bagi Tjahjo Kumolo ialah bagaimana praktik pilkada dapat naik kelas dari sekadar transaski menjadi proses politik luhur mengindahkan aspirasi rakyat. “Bisakah negeri ini memastikan bahwa uang bukanlah penentu pemenang dalam pilkada, pileg dan pilpres? Itu yang harus diprioritaskan oleh Kemendagri dalam membangun demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, ia mengingatkan Tjahjo Kumolo agar lebih menjadi negarawan ketimbang menjadi skrup partai politik yang menjelma menjadi mesin kekuasaan partisan.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan tahun 2018 akan digelar 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 17 Provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota.

“Kita inginkan Pilkada sukses dan lancar. Pilkada sukses kalau partisipasi pemilih tinggi,” ucap Mendagri dipertemuan sejumlah kepala daerah se-Sumut di Aula Martabe Kantor Gubsu, Medan, Jumat (15/9/2017). ●

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*