Pengangkatan Pejabat Stuktural, Pemprop Maluku Dihimbau Jangan Langkahi Sistem Merit

Bansa Angkotasan SH Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP)

KABARHUKUM-Ambon | Berita penundaan pelantikan pejabat-pejabat struktural pemerintah daerah Provinsi Maluku gara-gara cacat prosedur, sebagaimana diberitakan salah satu media lokal di Kota Ambon edisi Senin (10/8) yang diiringi kabar tentang keberangkatan Sekda Hamin Bin Tahir SE untuk melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri terkait agenda pelantikan yang tertunda itu, mendapat tanggapan serius.

Keberangkatan Sekda Hamin berkonsultasi dengan pihak Kemendagri di Jakarta dinilai sebagai isyarat bahwa kabar cacat prosedur dalam rencana pengangkatan pejabat-pejabat stuktural pemprov Maluku yang semula dijadwalkan pelantikannya Senin (10/8) itu ada benarnya. Kemungkinan adanya cacat prosedur itu bisa bermacam-macam, boleh jadi ada ASN yang sudah melampaui batas umur untuk menduduki jenjang jabatan tertentu, mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk diangkat dalam sesuatu jabatan struktural misalnya seorang mantan napi kasus korupsi, dan lain-lain sebagainya.

Penilaian ini datang dari pengamat hukum, Bansa Angkotasan SH, yang juga Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP). Saat dimintai komentarnya di Kompleks Plaza Ambon pada sore hari Selasa 12/8 terkait berita pelantikan yang dipending diiringi kabar keberangkatan Sekda Hamin ke Jakarta, Angkotasan mengatakan kedua momentum itu nampak ada benang merah. “Berita pendingnya rencana pelantikan pejabat-pejabat struktural di Kantor Gubernur gara-gara cacat prosedur bila disandingkan dengan kabar keberangkatan pak Hamin (Sekda, Red) untuk berkonsultasi ke Jakarta nampaknya ada benang merah. Boleh jadi ada orang-orang tertentu yang ingin dipaksakan untuk diangkat menduduki jabatan-jabatan tertentu tetapi tidak memenuhi syarat dalam arti bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena itu dikhawatirkan bakal memicu reaksi publik sehingga terpaksa dipending untuk selanjutnya dikonsultasikan siapa tahu bisa mendapatkan dalil pembenaran dari Kementerian Dalam Negeri”, tandasnya.

Dia mengaku, penilaiannya itu berhubung disinyalir ada beberapa orang tertentu ingin diorbitkan pada posisi-posisi tertentu akan tetapi kelihatannya akan berbenturan dengan pemenuhan syarat-syaratnya. Ada yang disebabkan faktor usia, ada yang dihantui catatan buram dari integritas moralnya bahkan ada pula yang konon akan diposisikan secara karbitan alias dipaksakan menduduki sesuatu jabatan dengan melangkahi rekan-rekannya dalam unit kerja yang sama sedangkan kemarin jabatannya hanya sebagai staf atau bawahan rekan-rekan yang akan dilangkahi.

Dari sinyalemen yang berseliweran ini, menurut Angkotasan, pihaknya mengkhawatirkan praktek like and dislike atau suka-tidak suka berdasarkan kedekatan-kedekatan emosional atau pamrih-pamrih tertentu masih akan terselip ikut mempengaruhi kebijakan, sebab alasan-alasan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif semacam itu mestinya sudah harus ditiadakan dalam birokrasi pemerintahan, tidak kecuali dalam manajemen ASN. Sebab UU ASN sampai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, tandasnya, menekankan penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN harus mematuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik antara lain azas kepastian hukum, dan juga wajib didasarkan pada Sistem Merit. Azas kepastian hukum, tandas Angkotasan, menekankan setiap kebijakan dan Manajemen ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan, sedangkan dalam sistem Merit, segenap kebijakan dan manajemen ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Di dalam sistem merit, katanya, perlakuan tidak adil atau pilih kasih dalam manajemen ASN entah atas dasar hubungan keluarga, pertemanan, atau pamrih-pamrih politik dan lain-lain adalah merupakan hal yang terlarang, sebab bilamana di dalam manajemen ASN terdapat praktek pilih-kasih atas dasar kedekatan emosional atau sesuatu pamrih yang lain tentu akan mematikan kesempatan bagi PNS yang mungkin lebih berprestasi. Apalagi dalam UU ASN mau pun PP Nomor 11 tahun 2017 sudah ditentukan, setiap PNS mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk dipromosikan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Lebih lanjut dia mengatakan, berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Manajemen ASN Nomor 11 tahun 2017 tgl 30 Maret 2017 sudah melengkapi UU ASN Nomor 5 tahun 2014, dan didalamnya telah diatur secara detil mengenai syarat-syarat bagi setiap PNS yang mau dipromosikan untuk menduduki sesuatu jabatan baik jabatan administrator atau jabatan fungsional mau pun jabatan pimpinan tinggi. Syarat-syarat ini harus diperhatikan dan dipatuhi sungguh-sungguh oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Berwenang agar tidak memicu timbulnya masalah lain. Salah satu contoh, tambahnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 pasal 107 huruf c angka 5 dan 6 telah ditentukan syarat seseorang yang mau dipromosikan naik pada jabatan pimpinan tinggi pratama harus memiliki rekam jejak jabatan serta integritas dan moralitas yang baik dan juga berusia setinggi-tingginya 56 tahun.

Norma ini, menurutnya, mengandung makna seseorang PNS yang usianya sudah lampau sehari saja di atas 56 tahun tidak boleh diangkat atau dipromosikan naik pada jabatan pimpinan tinggi pratama karena sudah tidak lagi memenuhi syarat. Lagi pula bila ternyata orang itu dalam pengabdiannya tidak menunjukan moralitas yang baik, misalnya gara-gara malas berkantor atau lebih banyak keluyuran di luar pada jam dinas dan selama itu tidak pernah menunjukan sesuatu prestasi yang mengagumkan.

Ditanyakan tentang kemungkinan adanya mantan narapidana kasus korupsi yang diangkat menduduki sesuatu jabatan di pemprov Maluku, dengan nada tegas ia mengatakan : “Hal itu dilarang. Mantan narapidana kasus korupsi bukan saja jangan diangkat menduduki jabatan melainkan justru harus diberhentikan tidak dengan hormat dari statusnya sebagai PNS. Ini perintah undang-undang sesuai bunyi pasal 87 ayat (4) undang-undang ASN. Artinya, apabila pak Gubernur mengangkat, itu sama artinya beliau melalaikan kewajibannya sebagai kepala daerah sesuai bunyi pasal 67 huruf d undang-undang Pemda yang telah menentukan kewajibannya untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan. Saya yakin beliau memahami kewajiban beliau dan tidak akan berlaku sembrono karena hal ini dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan beliau,” ujarnya.

Dia kemudian menyentil pengalaman pengangkatan Jacky Talahatu sebagai Staf Ahli oleh Walikota Ambon Richard Louhenapessy beberapa waktu lalu yang menurutnya sangat gencar memicu reaksi publik terutama dari Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Kota Ambon sampai kalangan LSM. Penjelasan Mendagri Tjahyo Kumolo yang termuat pula dalam berita-berita itu menurutnya sudah cukup jelas, bahwa seorang PNS mantan narapidana kasus korupsi tidak boleh diangkat menduduki jabatan, dan kalau ada seseorang yang sudah terlanjur diangkat harus segera dicopot.

Terakhir ia menghimbau Sekda Hamin Bin Tahir agar selaku Pejabat Berwenang dalam mengusulkan promosi seseorang PNS di lingkungan pemprov Maluku hendaknya selalu mematuhi norma-norma hukum yang sudah diatur tentang manajemen ASN jangan sampai setelah diterbitkan surat keputusan malah menimbulkan ketidak-pastian hukum atau justru memicu keresahan pada internal ASN yang efeknya tidak menguntungkan bagi Gubernur Said Assagaff, apalagi menghadapi event pemilukada yang akan segera dihelat dalam waktu dekat. \

Angkotasan juga menghimbau Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku agar jangan hanya bisa diam melainkan mau bercermin dari sikap Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Kota Ambon ketika menyikapi pengangkatan Talahatu sebagai Staf Ahli oleh Walikota Ambon. “ Pimpinan dan Anggota-Anggota DPRD Maluku harus proaktif mengikuti setiap tindakan atau kebijakan pak Gub, jangan sampai tanpa diketahui ternyata beliau selaku kepala daerah telah melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pemda nomor 23 tahun 2014. Reaksi pak Matita dan pak Latupono bersama beberapa anggota DPRD Kota yang lain terhadap kasus pak Talahatu hendaknya dijadikan cerminan “, pungkasnya. (*)

 

Laporan: Udin W-Mal

Bagi berita:

3 Comments

  1. Praktek ABS (asal bapak senang) malah tambah merajalela dalam birokrasi pemerintahan terutama di daerah2. Apalagi dalam sistem politik sekarang. Prestasi ASN tidak dijadikan pertimbangan utama tapi lebih berat pada kedekatan berdasarkan pamrih politik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*