Tidak Ada Tawar-menawar, Pemerintah Wajib Teguh Berpancasila

Komitmen Presiden Jokowi untuk menggebuk PKI. Hal itu disampaikannya di hadapan para mahasiswa dan warga Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).

KABARHUKUM-Medan | Ketua Lembaga Himah dan Kajian Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (LHKP PWM Sumut) Shohibul Anshor Siregar menegaskan, pemerintah wajib teguh berpancasila yang pengejawantahannya mesti terlihat nyata dan terasa dalam seluruh orientasi dan kebijakan Negara, baik dalam politik, ekonomi maupun budaya.

“Tidak ada tawar-menawar untuk itu. Bahkan Negara wajib diselamatkan jika pemerintah tidak patuh terhadap Pancasila,” ujarnya kepada kabarhukum.com, Selasa (19/9).

Sepanjang sejarah, kata Shohibul, tidak ada tragedi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia kecuali yang menyangkut tentang ideologi Negara. Karena itu baik pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat sama-sama berkewajiban sesuai proporsi keweanagan dan kemampuan masing-masing untuk meneguhkan Pancasila dalam pikiran dan perilaku hidup sehari-hari.

Apa yang terjadi akhir pekan lalu di Jakarta, menurutnya hanyalah bentuk ekspresi dari penolakan bangsa Indonesia atas kekhawatiran mendalam menyangkut ideologi Negara. Protes massa terhadap penyelenggaraan kegiatan yang diselenggarakan di kantor YLBHI Jakarta itu sama sekali tidak akan mungkin terjadi jika tanpa dugaan negatif atas penyelenggaraan kegiatan di sana. “Dugaan negatif massa tak beroleh kejelasan karena komunikasi politik Negara sangat rancu,” sebut dosen FISIP UMSU ini.

Shohibul menilai, massa yang protes menduga keras kegiatan itu terkait dengan upaya menghidupkan kembali Komunisme di Indonesia. Maka mereka marah. “Kemarahan mereka adalah ekspresi kecintaan atas ideologi dan Dasar Negara Pancasila,” tegasnya.

Jika belakangan berbagai pihak berusaha mendramatisasinya sebagai pelanggaran HAM dan semisalnya, menurut Shohibul mereka jelas salah kaprah. “Semua Negara di dunia ini memiliki takaran nilai, dan jika ideologinya terancam, ukuran-ukuran HAM selalu dapat diindahkan sebagai bagian subordinatif dari kepentingan lebih besar,” sebutnya.(*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*