Sumut Butuh Pemimpin yang Tangguh dan Pemberani

'Dialog Strategi Pembangunan Sumut' yang digelar oleh Pengembangan Sosial Inisiatif dan Swadaya (n'BASIS) bekerjasama dengan Istiqomah Mulya Foundation (IMF) di Garuda Plasa Hotel Medan, Rabu (20/9)

KABARHUKUM-Medan | Jika ingin ada perubahan dan mampu keluar dari segala kompleksitas persoalan yang melilitnya, ke depan Propinsi Sumatera Utara (Sumut) sangat membutuhkan sosok pemimpinan (Gubernur) yang ‘tidak biasa’. Sumut membutuhkan figur pimpinan yang tangguh (strong-leader) dan pemberani.

Setidaknya itulah kesimpulan yang di dapat dari acara ‘Dialog Strategi Pembangunan Sumut’ yang digelar oleh Pengembangan Sosial Inisiatif dan Swadaya (n’BASIS) bekerjasama dengan Istiqomah Mulya Foundation (IMF) di Garuda Plasa Hotel Medan, Rabu (20/9).

Acara yang dimoderatori oleh Koordinator n’BASIS Shohibul Anahor Siregar ini menampilkan sejumlah narasumber yang membahas strategi pembangunan Sumut dari pelbagai perspektif, di antaranya Dr. M Yusuf Harahap MSi (Ekonomi), Dr.Hasyim Purba (Hukum), Dr Warjio (Politik) dan Mayjen TNI (purn) Musa Bangun (Hankam).

Adapun peserta dialog yang hadir berasal dari sejumlah elemen masyarakat Sumut, seperti akdemisi,tokoh masyarakat, birikrat, politisi, aktivis LSM, mahasiswa, jurnalis dan sebagainya.

Dalam prolognya, Shohibul memaparkan potret fluktuasi kondisi Sumut dikaitkan dengan jejak tradisi kepemimpinan di daerah ini. Menurut catatannya, dari 18 gubernur yang pernah dan sedang memimpin Sumut, sepertinya cuma 6 nama saja yang layak dicatat dengan tintan emas sebagai gubsu yang memiliki keistimewaan dan keunggulan yang mengesankan, sehingga layak dikenang. Ke lima nama itu yakni, SM Amin, Abdul Hakim, Marah Halim Harahap, EWP Tambunan dan Raja Inal Siregar.

Tanpa bermaksud mengecilkan atau menegasi apa yang telah diperbuat gubernur yang lainnya, Shohibul menilai kelima nama Gubsu ini pantas mendapat apresiasi lebih, karena terbukti telah mampu memberikan sesuatu yang istimewa buat kemajuan daerah ini.

Pertama SM Amin, yaitu Gubernur Sumut pertama yang dikenal sangat patriotik dan negarawan berwawasan luas. Kedua, Abdul Hakim,sejarah mencatatnya sebagai Gubsu yang memulai rintisan pembangunan USU dan membawa PON III ke Sumut serta membangun Stadion Teladan. Ketiga, Marah Halim Harahap, dialah Gubsu yang juga tokoh pelopor pembangunan sepakbola modern Indonesia terutama karena turnamen-turnamen (8 kali) berkelas antar bangsa yang kita kenal dengan nama ‘Mahal Cup’. Turnamen ini tercatat menjadi salah satu agenda FIFA. Keempat, Edward Waldemar Pahala(EWP) Tambunan, dia dikenal sebagai Gubsu yang memiliki mental birikrasi yang bersih, disiplin, akuntable dan anti korupsi. Dan yang kelima,Raja Inal Siregar, yang terkenal dengan ide ‘Marsipature Hutana Be’ yang dahsyat dan melegenda itu.

“Jadi, pilgubsu 2018 nanti sesungguhnya agenda bagi masyarakat Sumut untuk mencari sosok Gubsu ke-6  yang pantas dikenang prestasinya,” ujar akademisi FISIP UMSU ini.

Sementara pakar Ekonomi Pembangunan UNIMED Dr Yusuf Siregar MSi menyoroti kondisi dinamika pertumbuhan ekonomi Sumut belakangan ini. Menurutnya, merujuk dari data yang dikeluarkan BPS ada kecenderungan yang menunjukkan Sumut selalu berada di atas rata-rata nasional terkait soal pertumbuhan ekonomi. Namun meskipun demikin, Yusuf justru mempertanyakan apakah kecenderungan itu memang karena kebijakan pemerintah. “Atau jangan-jangan tanpa kebijakan pemerintah pun kecenderungan yang sama bisa terwujud , bahan lebih baik dari itu ?” katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari SDA yang dimilikinya mestinya Sumut bisa jauh lebih maju dalam hal pertumbuhan ekonomi dibanding dengan capain selama ini. Karena itu,menurutnya ke depan ada 3 hal yang mendesak dikerjakan oleh Gubsu jika ingin lebih memajukan ekonomi Sumut.

Pertama, mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan bagi hasil SDA yang lebih maksimal dan adil bagi Sumut. Yusuf pernah menghitung, bahwa hasil dari seluruh PTPN (khusus sawit) itu mencapai hampir 5 ribu ton pertahun. Berarti 5 juta ton x 100 rupiah berjumlah 5 triliun rupiah. “Tapi nyatanya tak ada dampaknya buat Sumut, pada hal separuh dari jumlah PTPN itu berada di Sumut. Ini dikarenakan belum ada Undang-undang tentang pembagian terhadap sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources), yang ada untuk cuma non renewable resources,” ungkapnya

Jadi, kata Yusuf, untuk bisa mengesekusi agenda ini dibutuhkan sosok Gubernur yang pemberani. “Bahkan kalau perlu ada gila-gilanya (dalam tanda kutip), biar gak gampang didikte oleh (pemerintah) pusat,” sebutnya.

Kedua, Gubsu kedepan harus mampu menghidupkan kembali kecenderungan matinya 20-30 persen investasi di Sumut. Yusuf melihat stagnannya investasi itu terutama disektor properti, khususnya ruko dan rumah mewah. Hampir 50 persen ruko dan perumahan elit yang terus dibangun di Sumut itu tidak ditempati. “Pada hal dalam teori ekonomi, kalau investasi di bidang perumahan tidak ditempati itu namanya mati. Bahkan saya curiga jangan-jangan itu model modus pencucian uang,” katanya.

Ketiga, Gubsu harus mampu menggenjot pendapatan daerah dari sektor pajak. “Caranya bukan dengan menaikkan persentase pendapatan pajak, tapi berani memberi sangsi yang tegas kepada mereka yang nakal dalam membayar pajak, ” sebutnya.

Sedangkan terjait persoalan, Prof Dr Hasyim Purba menegaskan persoalan korupsi masih menjadi persoalan yang serius di Sumut. Menurutnya, persoalan korupsi ini disebabkan oleh lemahnya kepatuhan terhadap peraturan yang dimilki pejabat di daerah ini. “Yang lebih parah lagi, sekarang tradisi penegakan hukum yang berlaku di daerah ini adalah penagakan hukum suka-suka yang penuh anomali,” ujarnya. (*)

Bagi berita:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*